Home » 2009
Yearly Archives: 2009
Bulletin SADAR Edisi: 260 Tahun V – 2009, PERJUANGAN MENUNTUT UPAH LAYAK
Menjelang akhir tahun, biasanya isu tentang upah buruh mencuat. Demonstrasi buruh banyak terjadi menolak penetapan upah di tahun yang akan datang. Buruh menilai bahwa upah tersebut tidak layak bagi kehidupan mereka. Mengapa ini terus terjadi?
Upah adalah bentuk dari imbalan yang diberikan kepada buruh atas tenaga yang telah dijualnya agar pengusaha bisa tetap berproduksi dan mengambil keuntungan atas produksi tersebut. Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan buruh, bahwa pengusaha harus menekan pengeluaran ongkos produksi termasuk upah buruh agar keuntungan yang diterimanya menjadi berlipat ganda. Sedangkan buruh menginginkan imbalan yang layak menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dia dan keluarganya. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatian permasalahan pengupahan selalu panas dalam setiap penentuan kebijakannya baik di daerah maupun juga di skala nasional. Tuntutan akan kenaikan upah setiap tahun diteriakkan oleh kaum buruh di kota/kabupaten di seluruh penjuru negeri. Meski berbeda varian tuntutan tapi semuanya mengarah pada persamaan yaitu upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarganya.
Jaminan negara terhadap pengupahan yang layak ini sebenarnya sudah ada dalam UUD 1945 pasal 28 dan pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan di dalam UU Ketenagakerjaan pasal 88 menyebutkan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk mewujudkannya pemerintah perlu menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Meliputi antara lain upah minimun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), upah lembur, struktur dan skala upah yang proporsional dan upah untuk pembayaran pesangon. Upah buruh juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), dimana dalam kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia bahwa upah harus dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya dengan layak dan negara yang bertanggung jawab untuk menjaminnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa upah minimum bertujuan untuk memenuhi KHL. Standar KHL sendiri diatur dalam Permenakertrans No. 17/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan layak baik secara fisik maupun non fisik untuk kebutuhan satu bulan buruh lajang dan bekerja di bawah satu tahun dan itu berarti sebetulnya upah minimum tidak boleh diterapkan oleh buruh yang telah berkeluarga atau buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun. Bagi perusahaan yang belum mampu, mekanisme penangguhan pun telah ada dengan batas maksimal penangguhan selama satu tahun sesuai dengan Kepmennakertrans No.231/2003 tentang tata cara penangguhan upah minimum.
Melihat dasar hukum perlindungan pengupahan di Indonesia harusnya problematika tahunan dalam penetapan upah minimum tidak perlu terjadi. Tetapi fakta di lapangan berkata lain penetapan nilai nominal upah minimum setiap tahun selalu menjadi medan perang buruh yang wajib harus dilakukan dan pertanyaanya mengapa? Ini semua terkait dengan kebijakan upah murah yang selalu menjadi alasan untuk melindungi investasi ataupun untuk menarik investasi masuk ke negara ini. Kita tentu ingat dalam penetapan UMK 2009 dengan berdalih krisis ekonomi global, pemerintah melalui menteri-menterinya membuat kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang isinya adalah melakukan intervensi terhadap pengupahan di daerah agar besaran nominalnya tidak melebihi batas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%.
Tentu kebijakan ini memancing reaksi penolakan karena kebijakan tersebut berlawanan dengan hukum tentang perlindungan upah. Maka lagi-lagi buruhlah yang jadi korban kebijakan penetapan upah murah tersebut. Belum lagi mekanisme penentuan upah minimum di daerah-daerah rawan akan korupsi dan manipulasi. Kenapa demikian? Karena dewan pengupahan sebagai lembaga yang legal dalam hal penentuan upah minimum yang terdiri dari tiga unsur pemerintah, pengusaha dan buruh dengan komposisi 2:1:1. Dari unsur buruh keanggotaan dewan pengupahan di banyak daerah didominasi oleh elit serikat buruh kuning (gadungan) yang jelas keberpihakannya pada pengusaha.
Sedangkan unsur pemerintah sendiri yang komposisinya lebih banyak harusnya bisa mengambil peranan untuk melindungi proses penentuan upah. Tapi hal itu tidak dilakukan, justru yang terjadi bekerja sama untuk memanipulasi data agar upah bisa ditetapkan dengan murah. Hal ini bisa mereka lakukan dengan leluasa karena proses penentuan upah mulai dari survei harga sampai dengan rekomendasi angka ke walikota/bupati dilakukan secara tertutup. Buruh hanya tahu angka jadinya saja yang diusulkan oleh walikota/bupati kepada gubernur untuk ditetapkan. Ketertutupan proses penentuan upah minimum inilah yang menyebabkan rawannya manipulasi angka karena adanya konspirasi di dalam dewan pengupahan untuk menghasilkan nilai upah yang rendah/murah.
Permasalahan belum selesai sampai di situ. Upah Minimum Kota (UMK) seharusnya hanya menjadi batas minimum pemberian upah dan itupun diberikan untuk buruh lajang yang telah bekerja di bawah satu tahun. Tapi kenyataannya berbeda, upah minimum kini bukan lagi minimum melainkan sudah menjadi garis batas maksimum. Itulah yang menyebabkan mengapa setiap tahun buruh selalu turun ke jalan untuk mendesak penetapan nilai nominal upah minimum. Karena penetapan upah minimum tersebutlah yang akan menentukan nasib mereka dalam satu tahun ke depan.
Kondisi ini ditambah dengan lemahnya pengawasan tentang pemberlakuan upah minimum di daerah-daerah dan secara nasional kondisinya sama. Padahal sesuai dengan pasal 185 Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, “Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum termasuk tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling banyak empat ratus juta rupiah.”
Tetapi ironisnya sampai dengan hari ini sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, belum ada satupun pengusaha di Indonesia yang bisa dipidanakan dan dikurung karena melanggar ketentuan tentang kewajiban membayar upah minimum. Padahal banyak kita tahu bahwa tidak semua buruh mendapatkan upah minimum. Hanya golongan buruh tertentu saja yang sudah mempunyai organisasi serikat buruh yang kuat di dalam perusahaannya atau buruh dengan status kerja tetap saja yang mampu menikmatinya. Padahal keanggotaan buruh secara nasional yang menjadi anggota serikat buruh kurang dari 10%. Jadi dimungkinkan yang menikmati proses penentuan upah setiap tahunnya hanya segelintir kecil dari kaum buruh. Lemahnya peran pengawasan ini disebabkan karena kebijakan politik upah murah yang diterapkan oleh pemerintah ditambah dengan besarnya peran kepala daerah di era otonomi daerah. Kebijakan upah murah adalah hal manis yang bisa ditawarkan kepada pengusaha meski itu berarti harus mengorbankan nasib kaum buruh.
Melihat kondisi di atas, kaum buruh tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Kita tidak bisa menyerahkan begitu saja proses penentuan upah hanya pada elit serikat buruh gadungan yang duduk dalam dewan pengupahan dan mengatasnamakan kaum buruh. Perlu ada agenda pengawalan upah minimum baik mulai dari proses survei, penghitungan, usulan, penetapan dan sampai dengan pemberlakuan. Standarisasi tentang upah minimum pun selayaknya harus diganti karena upah yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup buruh lajang tentu saja tidak manusiawi bila diberlakukan pada buruh yang sudah berkeluarga.
Oleh sebab itu kita perlu untuk merumuskan gagasan alternatif tentang pengupahan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Bersama-sama dengan agenda pengawalan upah minimum, rumusan upah layak harus terus diwacanakan dan diperjuangkan untuk mendapat dukungan secara meluas dari kaum buruh dan pada akhirnya nanti hanya kaum buruhlah yang mampu merubah nasibnya sendiri. Mengorganisir dan terus bergerak adalah hal yang terus dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi pengupahan agar lebih berkeadilan dan layak bagi kaum buruh itu sendiri.
* Penulis adalah Pengurus Serikat Buruh Kerakyatan – Surabaya, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jawa Timur.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).
Bulletin SADAR Edisi: 259 Tahun V – 2009, ‘MANDEGNYA’ SEBUAH PROSES PERUBAHAN
Bulletin SADAR Edisi: 258 Tahun V – 2009. PABRIK –PABRIK PAILIT DI NEGERI (SUPER) PAILIT!
Negeri ini, sepertinya semakin meneguhkan dirinya sebagai tanah air penindasan bagi buruh dan rakyat pekerja. Gonjang-ganjing yang muncul di permukaan sebagai persetruan para elit berebut kue kekuasaan, berebut uang triliunan rupiah, berebut pengaruh dan saling tikam untuk menunjukkan bahwa dirinya bersih tak terindikasi korupsi. Inilah negeri dengan keteguhan dalam penindasan rakyatnya. Dan buruh, korban yang hari ini mewakili rasa sakit itu.
Simaklah apa yang dituturkan oleh Zubaedah, buruh perempuan yang tegar ini berasal dari Semarang, bekerja di perusahaan terkemuka penghasil merk terkenal berbagai produk garmen. Waktunya habis didedikasikan untuk kemajuan pabrik tempatnya bekerja sampai kemudian petaka itu menjadi berita panas menyengat telinga dan hatinya. Pabrik pailit! Zubaedah hanya tahu secara sepintas saja dari ramai pembicaraan orang bahwa pailit itu bangkrut, miskin dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi.
Pabrik, yang dinyatakan pailit, seharusnya tidak menunjukkan geliat produksi, gerak mesin, lalu lalang orang bekerja, penumpukan order. Yang dia tahu juga, sebuah pabrik dinyatakan pailit, sesuai dengan undang-undang bikinan para dewa di DPR adalah kalau dalam dua tahun tidak menghasilkan keuntungan. Tapi, ini lain katanya. Tanggal 26 Agustus ketika pabrik dinyatakan pailit oleh pengadilan -tempat masyarakat mencari keadilan ini- pabrik ini masih berproduksi, bahkan buruh dipaksa untuk lembur dalam jam kerja yang panjang. “Ini, jelas pembodohan oleh aparatur negara ini!” gugat Zubaedah.
Drama kemudian berlanjut, ketika istilah-istilah aneh harus dipelajari. Kreditur, debitur, penggugat, kurator, hakim pengawas, piutang dan sederet kebingunan itu belumlah seberapa bila dibandingkan dengan keruwetan yang harus dihadapi para buruh. Para buruh, tentu saja pusing tujuh keliling karena upah tak dibayarkan sejak Agustus, THR apalagi. Maka, kemudian pilihan buruh tak lain berjuang mati-matian menguasai pabrik agar tak dijarah “tangan setan” yang rapi menjarah hak buruh, baik terang-terangan melalui preman suruhan pengusaha atau melalui jaring-jaring hukum yang stempelnya dibuat dengan tinta bernama derita buruh: keringat, darah, airmata.
Pabrik dikuasai, pabrik disegel, pabrik diduduki dan semua kunci pabrik dari kunci pintu gerbang sampai pintu WC kami ganti semua. “Kami mengantisipasi dengan cara-cara demikian agar tak kecolongan,” kata Suryandari buruh perempuan lainnya di pabrik itu. Pabrik ini harapan satu-satunya para buruh berjumlah 819 orang, kalau masing-masing punya dua tanggungan istri/suami ditambah satu anak maka jumlah nyawa hidupnya bergantung dari pabrik itu minimal 2.457 orang. Serasa disambar geledek, kepala buruh kembali pusing karena kabar bahwa aset PT. Uni Enlarge akan dilelang di balai lelang di Jakarta. Yang melelang, sesuai aturan hukum harusnya kurator, pihak yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi semacam “pengelola” aset, menyusun daftar aset, menaksir harga, melakukan permohonan lelang dan kemudian menghitung berapa banyak bagian masing-masing pihak yang disebut sebagai kreditur. Tapi yang aneh pemohon lelang adalah PT. Bank Chinatrust, kreditur dalam kasus pailit. Kurator mengatakan bahwa Chinatrust menyatakan kasasi atas putusan pailit PT. Uni Enlarge, tapi kenapa mereka melelang? Dalam pandangan buruh hanya satu saja pemahamannya : Hukum ini tidak jelas! Katanya melanggar tapi kok tetap jalan. “Tak usahlah bicara kasus korupsi para buaya, ngurus duit dan hak buruh yang kecil itu saja nggak becus!” gugat para buruh sambil membandingkan pesimisme penanganan korupsi Bank Century yang konon melibatkan orang-orang kuat di negeri ini: kuat malu alias tak lagi punya malu!
Pilihan satu-satunya adalah membatalkan proses lelang, karena kalau proses lelang tetap berlanjut, maka dipastikan buruh gigit jari tidak mendapatkan apa-apa. Bank Chinatrust, ketika bertemu para buruh, delegasi dalam aksi di kantor Chinatrust kawasan Sudirman mengatakan bahwa hutang adalah hutang, artinya kami akan mempertahankan hak kami dan menjamin tak seorangpun mengurangi hak kami. Ingin rasanya buruh melumat para pengacara muda itu, yang dibayar dengan recehan, remah-remah sisa bank asing itu dan mengajarkan apa itu kepentingan orang tertindas. Pengacara muda itu, mewakili kejumawaan Bank Chinatruts, bank yang menjadi simpul aliran dana keluar masuk dari Taiwan ke Indonesia. Buruh ingin menjejalkan potongan kain ke mulut para pengacara itu agar mereka tak lagi berbusa-busa membela penghisap darah buruh. Bank Chinatrust sebenarnya berhutang pada para buruh. Seharusnya para buruh yang berhak menagih hutang itu sambil mengatakan hutang adalah hutang!
Drama komedi berlanjut, ketika para buruh bertemu dengan anggota Dewan Komisi IX DPR RI. Bukan berlomba-lomba dalam kebaikan membela para buruh mereka justru saling cakar dengan sesamanya. Partai saya, paling komitmen membela buruh. Perintah ketua partai sangat jelas untuk menjadikan buruh sebagai pihak yang harus dibela. Tapi para buruh tidaklah bodoh, mereka tahu ketua partai itulah yang tangannya membubuhkan tanda tangan pengesahan undang-undangn setan bernama UU no. 13 tahun 2003. Kemudian partai pemenang pemilu 2009, melalui wakil di Komisi IX berbusa-busa mengatakan saya prihatin dengan nasib buruh. “Tapi saya khan masih baru, sedang belajar menjadi pembela rakyat. Mohon dimaklumi kalau saya masing belum cekatan.” Para buruh bertanya, apa yang diharapkan dari wakil rakyat model gini? Komentar wakil rakyat yang lain? tak usahlah ditulis panjang-panjang: sama saja. Penuh retorik, dangkal, kosong dan tidak bermakna.
Pilihan para buruh, kemudian menginap di Kantor Depnakertrans, kantor menteri urusan tenaga kerja. Baru semalam menginap, para punggawa kantor sudah ribut. Bertanya-tanya kapan buruh akan pulang? Berapa lama lagi menginap? Departemen ini pasti akan mengurusi nasib buruh, tapi mohon jangan lama-lama menginap. Tolong bantu kami memperbaiki citra. Belum lagi sebulan pak menteri duduk, kursinya masih panas. Apa komentar buruh? Zubaedah bilang, “XL banget!” apa itu ? Extra Lebay, berlebih-lebihan. Buruh akhirnya meninggalkan kantor Depnaker. Tapi tolong dicatat, bukan karena menuruti kemauan para pejabat teras itu, tapi buruh bersiap-siap untuk menyusun kekuatan baru, nanti menjelang lelang di balai lelang kami pasti akan menginap lagi. Dan, para punggawa kantor mentri itu, lagi-lagi ciut memohon, mohon pengertiannya demikian rayu mereka.
Ternyata, kasus Uni Enlarge menjadi pintu pembuka! Tak lama kasus ini mencuat, tiba-tiba kami mendapatkan telepon dan kontak dari serikat-serikat lain bahwa nasib mereka sama. Korban keputusan pengadilan: pailit. Sebutlah pabrik PT. Uni Enlarge yang berlokasi di Tanjung Priok. Pabrik ini, pemiliknya sama, dan nasibnya sama dipailitkan. Akan juga dilelang asetnya tanggal 11 Desember 2009. Lalu, datang lagi serombongan buruh dari PT. Mutiara bertemu di Depnaker. Mereka bilang bahwa pabrik kami juga korban efek domino tsunami pailit. Karena 10 % sahamnya dimiliki PT. Uni Enlarge, dan 90 % dikuasai Bruce sehingga kemudian PT ini juga terancam akan disita, dan buruh terancam di-PHK.
Inilah gonjang-ganjing pailit yang hari ini mendera buruh. Kerja bertahun-tahun, pabrik mengeruk keuntungan kemudian kongkalikong dengan pengadilan dinyatakan pailit lalu lepas tangan tidak menunaikan hak buruh. Itu juga yang kemudian terjadi pada PT. Istana, pabrik yang lebih dari dua tahun dikuasai buruhnya dan di bawah kuasa KOMPAP (Komite Pengambilalihan Pabrik) ini juga serasa disambar geledek. Tiba-tiba pengusaha memohon pailit ke pengadilan. Lalu itu juga yang terjadi dengan TPI, stasiun televisi yang digemari ibu-ibu dan mungkin juga para buruh itu juga dalam proses pailit. Kejadian ini, tentu saja bukan main-main dan serba kebetulan, tapi pasti telah melalui skenario dimana negara ikut terlibat. Para buruh tidak paham apa National Summit, pertemuan kongkalikong antara pemerintah dan pengusaha serta elit-elit organisasi massa rakyat yang telah menggadaikan kepentingannya, para buruh juga belum sampai memahami apa itu skenario negara menyelamatkan pengusaha melalui bailout dan lain-lainnya. Yang mereka tahu, nasib semakin terancam saja, tidak jelas apa yang akan dihadapi hari-hari ke depan.
Tapi, kejadian beruntun ini, PT. Uni Enlarge, Istana, Mutiara, TPI adalah sinyal bahwa bola salju akan menggulung kehidupan buruh. Pertanyaannya kemudian apakah kita akan diam saja ? Asyik dengan diri kita dan masih merasa hidup dalam sekat-sekat berbeda sehingga merasa pula berasal dari kelas yang berbeda? “Pailit ini haruis dilawan, bukan saja untuk mendapatkan hak ekonomi para buruh tapi kita, harus menggelindingkan perlawanan sehingga menjadi bola salju yang lebih besar untuk melawan semua itu,” tegas Zubaedah. Pertanyaan Zubaedah ini, tamparan bagi kita untuk segera tersadar dan bergegas menyusun kekuatan, sebelum semuanya menjadi runyam, serunyam-runyamnya seperti cerita para buaya yang kelimpungan di pusat negeri.
* Penulis adalah Sekretaris Jenderal KASBI, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).
Jalan Panjang Menuju Ratifikasi Konvensi Migran 1990
Refleksi Hari Buruh Migran Internasional ke-19
Meskipun desakan kepada pemerintah (Presiden dan DPR) untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 telah beberapa kali dilakukan, dan pemerintah pun telah sepakat untuk meratifikasinya, namun hingga penghujung tahun 2009, belum ada tindakan konkret untuk meratifikasi konvensi. Maka di hari buruh migran internasional yang ke-19, kami kembali mendesak pemerintah untuk berhenti berkelit dan segera meratifikasi konvensi migran 1990. Alasan-alasan yang selama ini dikemukakan oleh pemerintah untuk tidak meratifikasi, sangat tidak mendasar dan cenderung menunjukan sikap pemerintah yang kerap menghindar dari kewajibanya.
Beberapa alasan pemerintah menolak meratifikasi Konvensi Migran diutarakan dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sipil maupun dalam pernyataan terbuka yang kesemuanya telah dijawab oleh masyarakat sipil. Beberapa alasan tersebut antara lain:
Pendapat Pemerintah
– Substansi Konvensi bertentangan kebijakan nasional dalam hal pengaturan tentang perlindungan hak berserikat bagi pekerja migran, akses untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan, dan akses untuk pindah bekerja dan dapat bekerja mandiri bagi pekerja migran
– Ratifikasi hanya akan melindungi buruh migran dan keluarga buruh migran di dalam negeri (di Indonesia) dan tidak dapat mejangkau mereka yang ada di luar negeri (negara tujuan).
– Konvensi baru akan bermakna jika negara tujuan meratifikasi (asas resiprokal)
– Konvensi tidak memberikan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan
– Pemerintah, dalam hal ini beberapa departemen menunda ratifikasi karena dianggap belum mendesak dan perlu melakukan kajian lagi.
Pendapat Masyarakat Sipil
– Indonesia sudah menandatangani Konvensi pada 22 Septermber 2004, dengan demikian Indonesia harus melakukan tindakan susulan berupa meratifikasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, ratifikasi Konvensi merupakan komitmen negara menurut hukum internasional untuk mengikatkan diri pada Konvensi. Sehingag ratifikasi justru merupakan perwujudan kedaulatan negara sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan implementasi Konvensi di tingkat nasional dilakukan menurut tata cara negara masing-masing, termasuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan Konvensi.
– Jikapun ratifikasi Konvensi hanya akan melindungi buruh migran di dalam negeri,ratifikasi Konvensi tetap bermakna besar bagi perlindungan BMI. Hal ini karena pelanggaran hak dan ekspolitasi buruh migran terjadi secara sistematis di dalam negeri. Dengan demikian, negara melalukan kewajibannya dengan meratifikasi. Lagipula pengalaman Meksiko menunjukan bahwa paska ratifikasi, sistem perlindungan buruh migran di dalam negeri membaik, dan perbaikan tersebut berdampak pada peningkatan komitmen negara tujuan dalam melindungi buruh migran Meksiko, meskipun negara tujuan belum meratifikasi.
– Indonesia sebagai salah satu negara asal buruh migran terbesar, yang harus menunjukan komitmennya terlebih dulu melindungi warga negaranya. Sebagaimana halnya 42 negara yang telah meratifikasi Konvensi adalah negara-negara asal buruh migran. Justru jika Indonesia tidak meratifikasi Konvensi, Indonesia tidak akan didengar ketika mendesak negara tujuan untuk meratifikasi.
– Data pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2008 jumlah buruh migran (berdokumen) di Indonesia mencapai 900.129, dengan jumlah demikian BMI menyumbangkan 82,4 triliun rupiah (Bank Indonesia, 2008). Sejak tahun 2006, kurang lebih 80% di antaranya adalah perempuan (menakertrans, 2006). Dengan demikian perlindungan buruh migran secara keseluruhan sama dengan melindungi BM perempuan.
– Pemerintah sudah cukup lama melakukan kajian hingga akhirnya memasukan agenda ratifikasi pada 2 periode RANHAM, yaitu 1998-2003 dan 1998-2003. Artinya Pemerintah sudah selesai mengkaji dan sudah mengakui bahwa pentinganya ratifikasi Konvensi sejak 11 tahun yang lalu. Selain itu, berdasarkan laporan Indonesia kepada Komite CEDAW tentang kondisi buruh migran, telah direkomendasikan bahwa Indonesia harus meratifikasi Konvensi sebagais alah satu cara mengurangi pelanggaran HAM terhadap buruh migran.Khususnya dalam rekomendasi umum Komite No. 26 pada point 29 dan concluding comment point 44.
Tindakan-tindakan yang telah dilakukan masyarakat sipil sudah tidak terhitung jumlahnya untuk mendesak negara meratifikasi buruh migran. Sepanjang tahun 2009 saja, masyarakat Sipil yang tergabung dalam Arak 90 telah melakukan 6 konferensi pers, roadshow ke beberapa kantor media massa, bertemu dengan Wantimpres, bertemu dengan dengan Menakertrans, bertemu dengan dengan Komisi IX DPR RI , bertemu dengan Baleg DPR RI, bertemu dengan DPD RI, beberapa kali melakukan aksi di istana negara dan DPR RI untuk melakukan aksi desakan pemerintah agar meratifikasi Konvensi Migran 1990. Namun upaya tersebut ditanggapi secara dingin dan resisten oleh pemerintah RI.
Gambaran peristiwa di atas, menunjukan bahwa Pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, khususnya buruh migran Indonesia. Pemerintah juga tidak mau taat kepada hukum internasional dan tidak membangun politik yang bermartabat dalam pergaulan internasional.
Dalam merayakan hari buruh migran internasional yang ke-19, kami terus mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi Migran 1990 secepatnya, tahun ini atau setidak-tidaknya tahun 2010. Penundaan ratifikasi berarti pembiaran terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi buruh migran.
Jakarta, 16 Desember 2009
ALIANSI RAKYAT UNTUK RATIFIKASI KONVENSI MIRGAN 1990
Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Ardanary Institut, Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Perhimpunan Pengajar Hukum dan Gender Indonesia (APPHGI), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK), Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IWORK, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau-KWI, Peduli Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB), Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek, Perkumpulan Praxis, FSPSI Reformasi, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Trade Union Rights Centres (TURC), Yayasan Genta Surabaya
CP: Ali Akbar Tandjung (081289018838), Restaria Hutabarat (085695630844), Thaufiek Zulbahary (08121934205)
Musik Adalah Bahasa Universal
Ternyata memang benar, itu adalah Hideko. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk akrab dengan Hideko-san karena ia memang orang yang sangat supel dan terbuka. Bahkan ia seringkali ikut serta apabila teman-teman di kelas mengadakan acara wisata kuliner ke tempat-tempat makan unik. Ia bahkan tidak segan untuk ikut makan di warung soto mie Jl. Bandung (yang berupa warung kaki lima di pinggir jalan), datang dengan mobil Toyota Fortuner berplat CD sehingga mengundang perhatian setiap orang yang ada di warung tersebut. *Yang was-was malah kami yang mengajak, takutnya sakit perut*
Waktu pun berlalu, ternyata Hideko-san tidak melanjutkan kuliah bahasa Italia di Istituto karena suaminya dimutasi ke Roma. Akhirnya kelas “makan-makan” Istituto sepakat mengadakan farewell party untuk Hideko-san di restoran Anatolia Kemang. Kebetulan malam itu Jakarta macet total sehingga saya adalah orang kedua yang tiba disana setelah Hideko (untuk disiplin soal waktu, orang Jepang memang nomor satu). Sambil menunggu teman-teman yang lain, kami mengobrol panjang, terutama mengenai musik dan kebudayaan.
Hideko mengemukakan bahwa saat ini Jepang sedang mengalami masalah ekonomi. Iklim finansial yang tidak begitu bagus belakangan ini membuat kehidupan semakin sulit. Menurutnya, anak-anak muda di Jepang saat ini tidak berorientasi untuk berkeluarga karena untuk menanggung penghidupan sendiri saja sudah sulit, apalagi untuk menghidupi anggota keluarga apabila menikah kelak. Mencari pekerjaan di Jepang saat ini sulit sekali, sementara biaya hidup sangat tinggi. Hideko mencontohkan, di Tokyo (yang termasuk dalam daftar kota termahal di dunia), secangkir kopi di sebuah kedai dapat mencapai 80 ribu rupiah!
Ngomong-ngomong, teringat pada cerita Hideko-san, saya sedikit merinding ketika kemarin ini membaca artikel wawancara majalah Prisma (Juni 2009) dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Ketika membahas masalah “hutang luar negeri Indonesia yang tidak akan pernah terbayar sampai kapan pun,” Ibu Ani menjawab: “Ini masuk ke dalam filosofi mengenai suatu negara apakah dia berutang terus sampai keabadian? Jepang, contohnya. Demografinya mulai mengecil, generasi tuanya sudah mencapai 60 persen. Karena makin tua berarti makin banyak kebutuhan untuk kesehatan, jasa-jasa, karena sudah tidak bekerja lagi maka “makan” dari tabungannya. Siapa yang akan menyediakan semua kebutuhan mereka ini? Generasi yang lebih muda, yang makin mengecil, yang harus menanggungnya, plus beban utang masa lalunya yang lebih dari seratus persen. Jadi negara itu akan terus masuk ke dalam lilitan utang. Terus terang, kalau saya jadi menteri keuangan Jepang barangkali akan frustrasi dan tidak tahu akan berakhir seperti apa,”
Farewell party di Anatolia, KemangHidup memang penuh ketidakpastian, tapi paling tidak masih ada seni yang mempersatukan umat manusia. Rupanya Hideko-san adalah seorang pianis juga. Ia belajar piano sejak kecil, namun ketika harus menemani suaminya dinas di berbagai negara, terpaksa kontinuitas permainan pianonya harus menyesuaikan dengan ritme kehidupan ibu-ibu diplomat (merangkap ibu rumah tangga dengan dua anak laki-laki). Beliau sangat antusias ketika membicarakan masalah makanan dan seni yang menurutnya mempersatukan manusia dari berbagai negara yang memiliki perbedaan kultur dan budaya. Sebagai contoh, sebelum ditugaskan di Indonesia, Hideko sempat tinggal selama beberapa tahun di Teheran, Iran. Disana anak-anaknya les piano dengan guru berkebangsaan Spanyol dan memainkan lagu-lagu komponis Barat dan karya komponis Iran. Begitu pula Hideko kagum ketika tahu bahwa saya bisa menyanyikan lagu opening dorama “Tokyo Love Story” dalam bahasa Jepang, dan ia bertanya pada saya, “You sing that song, but do you know what’s the meaning of the words?”. Saya jawab, tidak. Kemudian ia hanya menggeleng-gelengkan kepala.
Kemudian, dua hari sebelum Hideko-san berangkat ke Roma (berangkat tanggal 26 Oktober), ia mengundang saya ke apartemennya untuk memberikan tanda mata perpisahan. Saya datang dengan Lilis Ho, salah seorang kawan dari Istituto. Ketika berjumpa dengannya, rupanya ia memberikan sejumlah buku musik, bermacam-macam partitur yang sangat menarik. Yang paling menyita perhatian saya adalah buku musik terbitan Iran, yaitu Etude op 599 Carl Czerny dan dua buku karya komponis Iran, Fariborz Lachini.
Etude Czerny op 599 merupakan “makanan pokok” bagi para pelajar piano. Rupanya di Iran, tulisannya menggunakan bahasa Arab untuk judul, sedangkan tanda tempo masih ditulis dalam huruf latin. Ketika sedang terkesima melihat buku-bukunya, Hideko-san bilang, “You can read it right? You’re a moslem and I think you can read all of those Arabian characters,” Saya bilang, bisa, sambil berpikir kira-kira bacaannya apa, karena huruf Arab yang digunakan untuk bahasa sehari-hari biasanya adalah Arab “gundul” (tanpa penanda vokal ‘a’, ‘i’, atau ‘u’) dan sedikit berbeda dengan yang terdapat dalam Al-Qur’an.
Etude op 599 (Carl Czerny)
Judul menggunakan aksara Arab, tapi tanda tempo tetap alfabet Latin
“Golden Autumn” karya Fariborz Lachini, volume 1
Salah satu lagu dalam “Golden Autumn”
deditsabit untuk Indonesia 