Home » Bulletin SADAR » Bulletin SADAR Edisi: 259 Tahun V – 2009, ‘MANDEGNYA’ SEBUAH PROSES PERUBAHAN

Bulletin SADAR Edisi: 259 Tahun V – 2009, ‘MANDEGNYA’ SEBUAH PROSES PERUBAHAN

December 2009
S M T W T F S
« Nov   Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arsip:

Oleh Lily Pujiati *

Ke mana Indonesia ke depan dalam sudut pandang kaum kelas bawah saat ini? Telaah bahwa sebuah masyarakat sipil dalam ruh demokrasi lebih banyak ditentukan oleh kelas menengah, mungkin perlu dikaji kembali. Di sejumlah negara yang baru terbebas dari rezim otoriter menuju demokrasi, peran kelas menengah dalam perubahan memang sangat besar. Gelombang kebebasan di Asia dan negara-negara di Amerika Latin, kelas menengah memberikan kontribusi tumbangnya sejumlah rezim yang selama ini hanya dinikmati kalangan elit atau kelas atas.

Nuansanya akan lain jika kita lebih cermat memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia. Mulanya, memang ya. Kelas menengah yang diwakili para kalangan profesional, intelektual, praktisi dan kalangan pekerja kerah putih ini berhasil menggalang sebuah empati dan aksi pentingnya sebuah perubahan. Rezim pun runtuh, demokrasi datang.

Sayangnya, aksi dan reaksi kalangan ini berhenti. Tanpa berkelanjutan. Meski udara kebebasan telah direguk. Sekat-sekat yang selama ini membelenggu berhasil diterabas, sekarang seakan terbiarkan. Masing-masing asyik sendiri dengan kebebasan dan atmosfir yang telah diraih.

Konsep kebebasan itu ternyata tidak cukup dengan baik diteruskan atau digulirkan ke tingkat masyarakat atau kelas bawah. Yang terjadi justru muncul, jurang atau gap yang cukup jauh untuk mengartikan atau menerjemahkan perubahan. Masyarakat sipil yang seharusnya saling bergaris lurus menjaga bangunan baru yang bernama demokrasi, justru seakan saling terpisah.

Alhasil, demokrasi ternyata tak banyak membawa hal berarti bagi banyak orang. Terutama masyarakat Indonesia, yang justru mayoritas di kalangan pedesaan. Di tingkat bawah, demokrasi hanya baru sebatas berani cuap dan berbeda pendapat tanpa pernah ada makna lain. Tak usah heran jika banyak muncul kasus-kasus yang bibitnya berasal dari persoalan ini. Cukup serius, bahkan melibatkan emosi dan fisik Sungguh mengenaskan, kebebasan berpendapat di tingkat desa justru lebih dinikmati atau dimainkan oleh individu dan kelompok untuk kepentingan mereka semata. Perebutan wewenang, wilayah dan kekuasaan kerap lebih banyak diselesaikan secara purba, yakni mobilisasi kekerasan massa bayaran.

Tak cuma itu, proses mengalirnya arus perubahan yang mandek di tingkat bawah juga berimbas secara kultur atau budaya masyarakat. Gaya hidup konsumerisme dan gemerlap, lebih banyak ditemukan di desa-desa sebagai imbas dan simbol budaya yang terjadi di kota-kota.


Adat, nilai dan norma yang selama ini dijadikan rujukan sosial di tingkat masyarakat desa pun banyak diabaikan. Problem budaya ini banyak dijumpai di desa-desa di Indonesia.

Susahnya, masalah transformasi perubahan yang kini terjadi seakan menggantung tanpa penyelesaian yang nyata. Masyarakat seakan hanya dihadapkan pada pilihan, bahwa semua ini hanyalah sebuah proses yakni rangkaian perubahan sosial yang harus terjadi dalam sebuah masyarakat. Tanpa memiliki pilihan lain. Akibatnya justru melahirkan sebuah kelompok sosial masyarakat baru yang meninggalkan identitas aslinya.

Akan menjadi kian pelik, ketika dampat tersebut ke tingkat ekonomi masyarakat desa yang tak berubah. Kondisi ekonomi yang minus melahirkan pilihan-pilihan bagi masyarakat untuk memenuhinya.

Mungkin, alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Indonesia adalah dengan mencari kerja di luar negeri. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran, menjadi pilihan terbanyak. Data yang tergambar selama ini sudah jelas, jika Indonesia termasuk dalam kategori penyumbang buruh migran di dunia. Namun, juga muncul persoalan serius ketika di balik jumlah TKI di luar negeri, banyak pula persoalan-persoalan yang terjadi. Mulai dari tingkat elit sampai masyarakat bawah.

Di tingkat elit birokrat perubahan yang dilakukan ternyata tak banyak berarti. Sedang di tingkat masyarakat desa (bawah), sangat sedikit kelompok sosial yang memahami persoalan yang terjadi.

Yang justru menyedihkan, alternatif pilihan masyarakat desa untuk kebutuhan ekonominya, banyak menumbuhkan penyakit-penyakit sosial baru. Secara sengaja, tak sengaja bahkan terjebak dalam dunia prostitusi.

Pemberdayaan Masyarakat
Bagaiman arus perubahan yang mengalir ini seharusnya terjadi? Pemberdayaan masyarakat! Di tingkat bawah, permberdayaan sebuah kelompok sosial masyarakat jelas mutlak dilakukan. Menjadikan masyarakat paham dan mengetahui bahwa arus perubahan yang kini terjadi harus digunakan semaksimal mungkin untuk menuju kesejahteraan yang diinginkan.

Masyarakat harus tahu hak dan kewajibannya dalam konteks hubungan pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan rakyatnya. Kritis, memiliki visi yang jelas dan bersinergi.

Pemberdayaan yang dilakukan memang banyak dilakukan dalam beragam hal. Sumber daya manusia, potensi sosial dan lingkungan yang ada sampai aspek ekonomi.

Di tingkat masyarakat desa, kelompok-kelompok sosial berdasarkan profesi, ekonomi dan koperasi, sebenarnya telah lama ada. Di jaman pemerintahan lalu, kelompok-kelompok sosial ini malah berperan cukup menonjol. Seperti kelompok petani, nelayan dan sebagainya. Sayangnya di tingkat operasional lebih bersifat elitis. Bahkan cenderung dimanfaatkan. Bukan untuk kebersamaan tapi untuk kepentingan kelompok atau individu semata.

Di sinilah peran kelas menengah untuk mengaliri proses perubahan yang sempat jalan di tempat diteruskan. Kalangan ini hendaknya didorong atau disadarkan arti pentingnya sebuah kekuatan masyarakat sipil. Bahwa, masyakat sipil yang diinginkan akan terbangun jika semua tingkatan masyarakat diikutsertakan. Termasuk sampai tingkat bawah atau desa.

Banyak cara yang mungkin dapat dilakukan. Mulai dari membangun kesadaran para praktisi untuk mempraktekkan gagasan atau ide untuk kepentingan masyarakat. Kaum intelektual bisa memberikan kontribusi cakrawala pemikiran yang luas. Grup-grup sosial atau NGO mungkin, dapat turun langsung menata kelompok–kelompok di masyarakat dalam hal pengorganisasian.
Bagi kalangan menengah yang bergerak di sektor ekonomi, dapat pula mendistribusikan sebuah pola atau konsep ekonomi kerakyatan yang dapat dinikmati semua masyarakat.

Masing-masing memang harus berperan. Inisiatif, kreativitas dan kemauan akan sebuah perubahan adalah sebuah mata rantai yang harus tersambung kuat. Entah untuk memulainya dari kelas sosial yang mana, keinginan itu mutlak harus dilakukan.

Jika itu semua dapat terwujud, mungkin arus perubahan yang sebenarnya telah berhembus sejak sebelas tahun silam, dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Dan impian masyarakat sipil yang mampu mengatur kehidupannya sendiri tanpa perlu lagi terjebak dalam sistem kekuasaan bakal terwujud!

* Penulis adalah Koordinator Peduli Buruh Migran, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: