Home » Bulletin SADAR » Buletin SADAR Edisi: 316 Tahun VI – 2010, ISSN: 2086-2024, KENAIKAN TDL DAN KEBIJAKAN POLITIK YANG SALAH

Buletin SADAR Edisi: 316 Tahun VI – 2010, ISSN: 2086-2024, KENAIKAN TDL DAN KEBIJAKAN POLITIK YANG SALAH

August 2010
S M T W T F S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arsip:

Oleh : Rini Mustofa Yunita*

Kenaikan Harga. Memang setiap tahun kita pasti mengalami kenaikan harga. Namun, kali ini rasanya kita mengalami suatu kenaikan yang luar biasa. Seluruh komoditas di pasar-pasar trasidional seperti cabe, bawang putih, dan beras menunjukkan peningkatan harga yang sangat signifikan. Kenaikan ini konon, dipicu oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Kenaikan tarif dasar listrik atau TDL diberlakukan mulai 1 Juli 2010, tetapi harga berbagai barang, termasuk barang kebutuhan pokok, terus meningkat dari sebulan sebelum diputuskan. Kenaikan TDL masih akan mendorong harga lebih tinggi lagi. Kondisi ini membuat beban rakyat yang sudah berat semakin berat, karena pertengahan Agustus tahun ini sudah mulai bulan Ramadhan. Dimana setiap bulan Ramadhan, masyarakat kita akan memerlukan konsumsi yang lebih sehingga pasar merespon dengan kenaikan barang.

Direktur ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan kenaikan TDL menurunkan permintaan tenaga kerja di sektor industri sebesar 1,17%. Karena berdasarkan data angkatan kerja di Indonesia saat ini sekitar 100 juta orang, maka “terjadi penurunan setara 1,17 juta orang. Menurunnya permintaan tenaga kerja itu merupakan upaya sektor industri melakukan efisiensi. Kenaikan TDL juga memicu industri mengurangi jumlah mesin produksi untuk memangkas pemakaian listrik. Alhasil, kebutuhan terhadap mereka yang selama ini mengoperasikan mesin produksi juga berkurang. Sehingga, pengangguran dan kemiskinan akan sangat berpeluang semakin meningkat. Di sinilah letak kenaikan TDL berbanding lurus dengan kemiskinan.

Kenaikan TDL 10 % pada saat ancaman krisis pangan ada di depan mata adalah sebuah keputusan politik yang anti rakyat miskin. Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, keputusan untuk menaikkan harga TDL kontradiktif dengan komitmen global MDGs yang telah disepakati oleh Indonesia dalam pengurangan angka kemiskinan. Keputusan ini juga memperlihatkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Indonesia sebagaimana yang telah dimandatkan dalam UU No 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan demikian keputusan menaikkan harga TDL adalah bentuk pelanggaran HAM oleh negara.

Kebijakan Politik Liberalis

Di mana posisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kenaikan TDL? Apakah PLN satu-satunya yang bertanggung jawab? Kenaikan TDL adalah tanggung jawab pemerintah dan DPR. PLN sendiri tidak memenuhi kewenangan penuh dalam hal kenaikan TDL. Kenaikan TDL merupakan keputusan politik, sehingga dinaikkan atau tidak itu tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR. Nyatanya pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk menaikan TDL per tanggal 1 Juli 2010 lalu.

Alasan pemerintah, selalu klasik bahwa beban biaya operasional PLN makin berat; subsidi listrik yang didapat PLN dari pemerintah tidak bertambah; dan harga listrik saat ini dipandang belum mencapai harga keekonomian. Selain itu, pemerintah juga mengungkap bahwa kenaikan ini juga disebabkan beberapa alasan, Pertama, untuk menutupi kekurangan subsidi listrik. Menurut perhitungan, kebutuhan subsidi listrik tahun 2010 adalah Rp 60 triliun. Adapun alokasi subsidi yang disetujui DPR dalam APBN-P 2010 hanya sebesar Rp 55,15 triliun. Artinya, masih kurang Rp 4,85 triliun. Kekurangan dana itulah yang harus ditutupi oleh pelanggan golongan mampu lewat kenaikan TDL. Kedua, pada 8 Maret 2010 lalu Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa alasan kenaikan tersebut karena pemerintah menaikkan marjin keuntungan PT PLN dari 5 % menjadi 8 %.

Namun, alasan itu tidak cukup memberi jawaban atas persoalan perlistrikan nasional dan kebutuhan rakyat terhadap listik. Situasi ekonomi yang masih tidak baik, seharusnya tidak boleh menjadikan rakyat sebagai tumbal untuk menanggung beban operasional PLN. Namun, di balik biaya operasional ada masalah yang krusial dari PLN jaman orde baru hingga saat ini. Pertama, sebagian daya listrik PLN dipasok oleh pembangkit-pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP), sehingga PLN membeli lebih mahal daripada harga yang semestinya. Kedua, BBM untuk PLN mahal, kebijakan ekonomi pemerintah memaksa PLN membeli sumber energinya (BBM, gas, batubara) dengan harga yang dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan asing, yang memegang kendali industri minyak, gas dan batubara. Ketiga, pasokan Gas untuk PLN sangat minim. Sebaliknya gas produksi dalam negeri justru lebih banyak diekspor dengan kontrak jangka panjang. Hanya sekitar 30 % untuk dalam negeri dan sisanya 70 % dijual ke luar negeri. Pangkalnya adalah kebijakan yang dibuat DPR, yaitu UU No 22 tahun 2001 tentang Migas.

Secara politik, kenaikan TDL pada tahun 2010 tidak bisa dilepaskan dari skenario liberalisasi listrik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Ketidaksatuan pengelolaan yang disertai masuknya pihak swasta dalam pengelolaan energi listrik tersebut, akan mengakibatkan kenaikan harga TDL. Dalam peraturan tersebut juga diatur, ketentuan regionalisasi tarif. Dengan adanya aturan mengenai tarif regional ini pemerintah akan menghapuskan alokasi subsidi listrik untuk wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali). Artinya tarif listrik di kawasan Jamali akan lebih mahal dibandingkan tarif di kawasan lain.

Ketentuan tarif regional ini dalam rangka untuk menarik investor swasta berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. Setelah regulasi ini disahkan, peran PLN sebagai pengendali akan digantikan oleh swasta. Sehingga, negara tidak lagi turut campur dalam urusan kenaikan harga karena sudah diserahkan ke pihak ketiga. Maka harga listrik akan diserahkan ke mekanisme pasar secara total, baik di kawasan Jamali atau di kawasan lainnya. Betapa memberatkannya rencana aturan tarif listrik regional yang akan kita hadapi.

Kenaikan TDL sebesar 10% menjadikan semuanya seperti berat bagi rakyat umum. Apalagi ke depan akan dihadapkan pada kebijakan listrik yang pro-pasar. Apakah nasib rakyat akan kembali dikorbankan untuk proyek liberalisasi sektor ketenagalistrikan? Padahal listrik adalah salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut Pasal 33 UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan seluruh kepentingan rakyat, tentu dengan harga yang bisa dijangkau rakyat. termasuk urusan listrik. Lantas apakah UUD 1945 sudah mati suri di Indonesia jika kenaikan TDL selalu mengancam kehidupan kita?

* Penulis adalah anggota Perkumpulan Alha-Raka, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jombang.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: