Home » politik » Miskomunikasi atau Inikah Potret Kejiwaan SBY?!

Miskomunikasi atau Inikah Potret Kejiwaan SBY?!

February 2010
S M T W T F S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Arsip:

Andre Andreas

Apakah ini kekeliruan komunikasi SBY seperti disampaikan oleh Eep Saefulloh Fatah dalam Analisis Politiknya di harian Kompas ataukah ini memang cerminan kondisi kejiwaan SBY?

Curhat kerbau dan tetek bengek lainnya…….

Sibuk dengan Pencitraan (Politik Kosmetik), Narsisme, Sentimentil, Gemar Membangun Panggung, Melodramatik, Sindrom Primadona, Sindrom Anak Tunggal dan Yatim Piatu hingga Pemburu Rente dan Elit Yang Mati Rasa?. Mari kita simak petikan pendapat pakarnya……

link-link artikel opini di bawah silah kunjung

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/02/curhat-kerbau-dan-tetek-bengek-lainnya.html

Rasa syukur juga mengharu biru saya membaca pengakuan Presiden, derajat kesuksesan program 100 hari mencapai lebih dari 99 persen. Sayangnya, rasa syukur ini berbenturan dengan fakta besarnya gelombang arus kritik menggugat kegagalan program 100 hari pemerintahan Yudhoyono-Boediono di berbagai penjuru Tanah Air.

………………..

Ketika saya utarakan niat menulis tentang kekeliruan-kekeliruan politik Yudhoyono,  seorang kawan baik berkomentar dengan ringan: ”Komunikasi Yudhoyono? Ia  memangnya berkomunikasi dengan siapa?”

Komentar ringan tetapi telak. Jangan-jangan di situlah sumber pokok masalahnya:  Yudhoyono terlampau peduli pada dirinya sendiri. Saran sederhana saya: Presiden  berhentilah terlampau asyik berkomunikasi dengan diri sendiri. Mulailah menghadapi  kenyataan politik secara tegar dan kuat selayaknya seorang pemimpin.

Dipetik dari artikel Eep Saefulloh Fatah – Kekeliruan Komunikasi SBY di harian Kompas

Kasus yang menyita perhatian publik dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II menjadi ukuran tentang suasana kegawatan demokrasi Indonesia. Krisis kenegaraan membayang dalam isu kriminalisasi dan pelemahan KPK, megaskandal Bank Century, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya daya saing di tengah ancaman perdagangan bebas. Di sisi lain, otoritas negara sibuk dengan program pencitraan dan narsisme elitis: mulai dari mobil mewah dan kenaikan gaji pejabat, pesawat kepresidenan, pagar istana, hingga peluncuran album.

dipetik dari artikel Yudi Latif “Korupsi Demokrasi” di harian Kompas.

Pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki kuasa tafsir yang kaya atas seluruh kritisisme yang ditujukan kepadanya sehingga ia tidak jatuh pada sifat sentimental dan gemar membangun panggung melodramatik, di mana ia selalu memosisikan dirinya sebagai pihak yang teraniaya.

…………………….

Soal kebebasan demokrasi yang melanggar batas memang harus kita koreksi. Namun, kesantunan juga kita tuntut pada cara para penyelenggara negara dalam menerapkan demokrasi liberal, terutama dalam bidang ekonomi dan budaya massa.

Demokrasi ekonomi liberal membuat rakyat tidak sanggup menjangkau ekonomi berbiaya tinggi, misalnya dalam hal kebutuhan bahan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Adapun demokrasi liberal di bidang budaya massa membuat masyarakat kehilangan karakter, bermental instan, dan hanya menjadi makhluk konsumen. Apakah hal ini santun secara sosial? Apakah cara-cara ekonomi liberal itu juga patuh pada asas kesantunan? Apakah juga santun ketika gaji para penyelenggara negara naik, sementara rakyat hidup didera kemiskinan.

Apakah pemerintah santun ketika memberikan mobil mewah kepada para pejabat negara, sementara rakyat hanya bisa membayangkan rasa kenyang? Rakyat akan santun jika pemimpinnya juga santun.

Saatnya para pemimpin menghentikan imajinasi penderitaan individualnya akibat kritsisme publik. Saatnya juga para pemimpin lebih cerdas menafsirkan dan menjawab eskalasi penderitaan rakyat akibat lapangan kerja yang semakin mengecil serupa lubang jarum. Nah, untuk soal-soal ini para pemimpin justru harus rigid mengoperasikan kuasa tafsirnya dan jitu menjawab persoalan.

dipetik dari artikel Indra Trenggono “Kuasa Tafsir dan Metafora Fauna” di harian Kompas.

Karakter anak tunggal yang memesona sebenarnya bisa jadi modal untuk melangkah ke tingkatan psikis berikutnya: warrior (pejuang) yang ciri-cirinya kita kenal pada para pahlawan. Banyak pahlawan besar dalam sejarah, juga dalam mitologi Timur dan Barat, berangkat dari kondisi polos dan yatim piatu. Dua ciri itu psikologis dikenali oleh setiap orang dan dinilai positif. Kepolosan dan status yatim piatu menggugah simpati. Bisa jadi terpilihnya SBY sebagai presiden dipengaruhi oleh citranya yang polos dan dianggap korban perlakuan tak adil.

Persoalannya, mampukah SBY memanfaatkan modal psikologisnya itu mengembangkan diri lebih lanjut sebagai presiden?

Kesan saya: belakangan ini alih-alih menggunakan kedua modal itu, ia malah mempertahankan keduanya. Lebih dari lima tahun jadi presiden, usaha mempertahankan kepolosan dan sifat yatim piatu lebih menonjol. SBY hampir tak pernah tampil sebagai pahlawan yang berani secara tegas (tak mesti frontal) menunjukkan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyat.

Popularitas SBY yang turun terus merupakan akibat belum tampilnya keberanian itu. Awalnya, sang anak polos dan tampak lemah sendirian itu menarik sim- pati dan dukungan. Kebaikannya menggugah orang berharap: memilihnya menjadi semacam ”juru selamat” yang bisa memperbaiki keadaan.

Jika kepolosan dan sifat yatim piatu yang terus ditampilkan, orang bisa bosan, bahkan kesal dan marah. Ada rasa sia-sia telah memilihnya, kecewa bahkan frustrasi menumpuk menyaksikannya tak menampilkan perilaku yang diharapkan. Penumpukan frustrasi bisa jadi bahan bakar bagi keinginan mengganti, menurunkannya. Bisa jadi orang merasa bersalah telah memilihnya, merasa bertanggung jawab mencari alternatif: orang baru yang lebih pantas jadi pahlawan. Jika tak ada juga tanda kepahlawanan darinya, kesabaran banyak orang tak dapat dipertahankan. Apalagi bila kebijakan yang diambilnya justru malah memperburuk keadaan.

dipetik dari artikel Bagus Takwin “Menanti Potensi Tersimpan SBY’  di harian Kompas

Henry Maine, pakar filsafat publik, menegaskan, sangat sedikit pemerintahan populer punya masa depan yang stabil, sekiranya kepopuleran bergantung pada figur presiden, dan selama periode pemerintahannya tidak cukup mampu mentransformasi komunikasi personal menjadi strategi komunikasi pemerintahan yang efisien dan efektif. Inilah yang harus menjadi cacatan tersendiri mengingat pemerintahan dewasa ini lebih bergantung pada politik komunikasi Yudhoyono sebagai primadona.

Studi komunikasi budaya menunjukkan bahwa politik primadona layaknya psikologi primadona panggung. Meski populer, memiliki kelemahan paradoksal. Pertama, di satu sisi cenderung menjaga citra dan laku pribadi dalam peran positif. Sementara peran-peran pemecahan masalah kontroversial senantiasa didelegasikan pada komite khusus atau menteri terkait maupun kelompoknya. Pada sisi lainnya, kultur primadona cenderung sangat sensitif terhadap isu-isu yang menciptakan kemerosotan citranya meski sekecil apa pun.

Sering kali primadona panggung kehilangan konsentrasi pada perannya yang esensial, sibuk menanggapi isu remeh-temeh, layaknya selebritas di program gosip televisi. Pada kasus Yudhoyono, terbaca pada berbagai komentar pribadi, seperti ”politik fiksi”, ”adu domba”, hingga ”fitnah” serta beragam reaksi terhadap berbagai kritik, seperti buku Gurita Cikeas. Harus diperhatikan, presiden adalah pengeras suara terbesar bangsa, sekecil apa pun di mulut presiden, menjadi milik telinga bangsa.

Dipetik dari artikel Garin Nugroho “Yudhoyono dan Krisis Komunikasi”  di harian Kompas

Di parlemen dan pemerintahan, elite parpol berperilaku sebagai kartel eksklusif. Ini terlihat dari ketidakkonsistenan menyikapi beragam persoalan. Parpol yang mencitrakan diri populis, bersikap kanan dalam soal pengurangan subsidi dan privatisasi BUMN. Perilaku kolektif ini disebabkan pencarian rente bersama. Perilaku elite yang ganjil dalam usaha kriminalisasi KPK dan kasus Century juga mesti diwaspadai. Alih-alih memperjuangkan hal prinsipiil, itu lebih merupakan respons elite terhadap hasil Pemilu 2009 dan menghadapi Pemilu 2014.

Situasinya adalah relatif menguatnya posisi Partai Demokrat (PD) dan melemahnya beberapa parpol besar lain, terutama Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Maka, berkaitan dengan akses terhadap rente ekonomi, PD akan berusaha mempertahankan status quo dengan akses terkuat terhadap sumber keuangan dari lembaga pemerintahan dan BUMN, sementara parpol seperti Golkar akan PDI-P akan berjuang menaikkan posisi tawar.

Hal ini mampu menjelaskan sikap ganjil dan misterius Presiden Yudhoyono dan PD dalam kasus kriminalisasi KPK. Presiden, sebelum didesak publik sedemikian kuat, nyaris membiarkan dan berdiam diri. Padahal, ini sangat bertentangan dengan: (1) pencitraan PD dan Yudhoyono sebagai antikorupsi pada pemilu lalu; (2) kepentingan komunikasi politik PD dan Yudhoyono dengan masyarakat.

Hal yang sama terjadi pada hampir semua parpol besar di DPR. Kelihatannya mereka memiliki kepentingan sama, yaitu terganggu oleh keberadaan KPK. Dalam kasus Century, hal yang berbeda terjadi. Beberapa parpol menyudutkan pejabat kunci di pemerintahan tanpa dasar memadai. Di sisi lain, PD dan Yudhoyono terlihat terlampau takut dengan proses politik yang terjadi. Sesuatu yang logis, mengingat jika memang ada fraud , rente tersebut akan diperoleh pihak-pihak yang memiliki akses langsung pada sumber-sumber keuangan. Pendeknya, dalam kedua kasus, elite sedang memperjuangkan kepentingan eksklusifnya yang tak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

dipetik dari artikel opini Tata Mustasya “Elite yang Mati Rasa” di Harian Kompas

Selama Oktober 2009 hingga paruh Januari 2010, ICW mencatat lima belas pernyataan signifikan SBY terkait pemberantasan korupsi. Pernyataan ini terekam dari berbagai media massa dan naskah pidato Presiden dalam beberapa kesempatan. Kami mengklasifikasikan 15 pernyataan politik/pidato tersebut menjadi tiga. Pertama, tergolong mendukung pemberantasan korupsi; Kedua, biasa saja; dan Ketiga, mengkhawatirkan atau meragukan upaya pemberantasan korupsi ke depan.

Di sini, ICW menemukan kecenderungan pernyataaan/pidato yang mengkawatirkan, meragukan atau bahkan dinilai dapat mengancam pemberantasan korupsi Indonesia ke depan. Sebanyak 10 dari 15 pidato tersebut masuk kualifikasi mengkhawatirkan (66,67%). Sedangkan 3 dari 15 (20%), dapat digolongkan pidato yang mendukung atau minimal cukup menjanjikan bagi pemberantasan korupsi. Meskipun, khusus pada bagian ini, hal tersebut masih sebatas statement politik semata yang sulit dilihat realisasinya. Dua sisa lainnya (13,33%) tergolong pernyataan biasa saja. Atau, tidak akan terlalu berpengaruh dan cenderung tidak begitu penting untuk pemberantasan korupsi Indonesia.

…………….

Jika pernyataan SBY tidak memberikan dukungan atau membuat ketidakpastian terhadap upaya pemberantasan korupsi maka sebaiknya SBY harus Stop Pidato soal Pemberantasan Korupsi. Lebih baik banyak bekerja (untuk pemberantasan korupsi) daripada banyak bicara (soal pemberantasan korupsi).

Dipetik dari Evaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono PEMBERANTASAN KORUPSI TERJEBAK “POLITIK KOSMETIK” yang dikeluarkan oleh ICW

Sejak awal, Presiden memberikan kesan bahwa ia tidak tahu-menahu mengenai kebijakan dana talangan. Sekiranya pembantu Presiden tidak melaporkan, seharusnya  mereka diambil tindakan, bahkan pantas dipecat. Kebijakan yang diambil adalah keputusan politik yang penting. Sebaliknya, kalau kebijakan itu atas perintah atau  sepengetahuan Presiden, ia tak selayaknya bersikap seolah melepaskan tanggung  jawab. Isu itu kian panas karena berkembang rumor pencopotan Sri Mulyani Indrawati  yang belakangan dibantah Presiden. Terkait rumor itu, batalnya pelantikan Anggito Abimayu bisa dibaca bukan hanya sebagai keteledoran Menteri Sekretaris Negara,tetapi tak mustahil berkaitan dengan transaksi yang mengakomodasi kepentingan politik tertentu.

Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan panggung politik selama tiga bulan  terakhir menampilkan drama politik yang absurd, tak masuk akal. Koalisi kekuatan  SBY di pemerintahan yang besar harus berlawanan dengan kekuatan dukungan SBY  di parlemen yang hampir sama besarnya. Pentas politik melakonkan SBY melawan  SBY.

Dipetik dari artikel J Kristadi – SBY Versus SBY di Harian Kompas

link-link artikel opini di atas silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/02/curhat-kerbau-dan-tetek-bengek-lainnya.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: