Home » Bulletin SADAR » Bulletin SADAR Edisi: 270 Tahun VI – 2010, RAZIA DUBUR, CERMINAN POLA PIKIR PEMERINTAH

Bulletin SADAR Edisi: 270 Tahun VI – 2010, RAZIA DUBUR, CERMINAN POLA PIKIR PEMERINTAH

February 2010
S M T W T F S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Arsip:

Oleh Husni K Efendi *

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara.”
(Amanat Konstitusi)

Awal tahun 2010 sepertinya tidak banyak membawa berita yang menyenangkan, selain bertumpuknya permasalahan negeri ini dari mulai korupsi, pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, masalah hukum yang semakin ironis, yang lain lagi walaupun tidak terlalu baru adalah fenomena mengenai rencana razia dubur anak jalanan. Razia ini melibatkan Dinas Sosial Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Awal rencana razia dubur ini berawal dari kasus Bayquni alias “Babeh,” pelaku sodomi dan mutilasi berantai yang mengaku pernah disodomi seseorang saat dia masih berusia belasan tahun. Dan katanya dari dasar seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa lalunya punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual juga.

Setidaknya seperti itu yang saya baca di media mengenai dasar dari pemberlakuan razia ini.  Alasan lebih pastinya silahkan tanya ke pihak Dinas Sosial Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Polda Metro jaya.

Penulis kemudian berfikir, lantas apa hubunganya anak jalanan, mutilasi, dan razia dubur?

Alih-alih anak jalanan seharusnya mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam konteks anak di bawah umur dan tercukupi kebutuhan kesehatan, kesejahteraan, ataupun pendidikannya.

Seakan kemudian dipersalahkan dan dicurigai sebagai calon aktor mutilasi, ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga.

Pertanyaan lain adalah untuk pihak Dinas Sosial dan Polda Metro Jaya, kalaupun rencana razia dubur itu jadi dilakukan lantas mau apa? Sama memperlakukan mereka di hari-hari belakang berbekal pasukan Satpol PP dan memperosoti celana mereka satu persatu, dilihat duburnya, lantas dimasukkan ke truk Dalmas dan dimasukkan ke Dinas Sosial? Dengan begitu berharap tidak ada lagi kasus mutilasi anak-anak jalanan?

Berbicara tentang anak jalanan memang sesuatu yang kompleks, satu sisi tidak bisa dilihat sebelah mata tapi di sisi lain seperti diacuhkan dan kadang suatu waktu menjadi berguna dalam musim kampanye untuk nanti “diiklankan.”

Ada yang mereka di jalan karena dipaksa atau dieksploitasi walaupun juga ada karena pilihan alasan -klasik- ekonomi. Harusnya pemerintah malu karena sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab nyaris tidak ada tindakan pengentasan. Yang ada hanya razia, penertiban, satu atau dua malam dimasukkan sel untuk kemudian dikembalikan ke jalan. Apakah mungkin tidak sadar, masih banyak anak jalanan yang ingin keluar dari lingkaran setan tadi.

Pola Pikir

Pada akhirnya wacana mengenai razia dubur anak jalanan ini nyaris banyak menuai protes, sehingga dibatalkan walaupun tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan dilakukan dengan bentuk yang sama atau dengan varian yang berbeda.

Di saat situasi politik parlemen saat ini nyaris tidak ada yang menyatakan oposisi terhadap pemerintahan SBY, tidak ada harapan lain selain kekuatan sipil yang terus mengkritisi.

Toh sampai pada pemerintahan SBY jilid II sekarang pun, tidak banyak membuat perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat khususnya untuk anak jalanan. Ditambah dengan pola-pola penyelesaian masalah yang coba dilakukan oleh pemerintah dewasa ini. Alih-alih menyelesaikan masalah, yang ada kemudian malah menimbulkan masalah baru.

Apa yang terjadi dengan penyelesaian masalah di negeri ini lagi-lagi saya khawatir, pemerintah tidak paham secara komprehensif. Hal yang paling logis untuk dilihat adalah bagaimana banyak aturan atau peraturan daerah seringkali menyimpang dari konstitusi. Bagaimana tidak, ketika konstitusi jelas menyatakan, “Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara,” yang terjadi aplikasinya justru razia dubur.

Pada akhirnya kemudian menjadi pertanyaan besar adalah ketika penyelenggara negara (pemerintah) melakukan tugasnya tidak sesuai dengan kontitusi, seolah kemudian keduanya adalah dua hal yang terpisah.

Kalau begitu, lantas atas dasar apa penyelenggara negara ini melaksanakan tugas-tugas kepemerintahannya?

* Penulis adalah anggota Ultimus Bandung, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: