Home » politik » Menyambut Tanggal 9 Desember

Menyambut Tanggal 9 Desember

December 2009
S M T W T F S
« Nov   Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arsip:

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009, bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Anti Korupsi akan dilancarkan berbagai macam kegiatan besar-besaran di Jakarta dan di berbagai kota di seluruh Indonesia untuk memperingati hari internasional ini. Di negeri kita, peringatan ini mempunyai arti yang lebih penting dari pada yang sudah-sudah berhubung dengan heboh besar yang sudah mengguncang seluruh negeri berkaitan dengan masalah kriminalisasi KPK (Bibit-Chandra) dan perampokan Bank Century.

Karena itu, dalam peringatan 9 Desember yad banyak sekali golongan masyarakat yang akan ikut serta dalam berbagai kegiatan secara besar-besaran ini, sebagai manifestasi kemarahan, ketidakpuasan, dan perlawanan mereka terhadap masalah korupsi dan panelikungan atau penggembosan Pansus Hak Angket DPR oleh kartel politik koalisi yang dikuasai oleh Partai Demokrat dan Golkar, yang dibentuk tanggal 4 Desember ini. (Harap baca kumpulan berita di bawah ini, dan juga berita-berita lainnya dalam website http://umarsaid.free.fr/)
Mengingat sangat pentingnya dan gawatnya situasi sebagai akibat perkembangan persoalan-persoalan tersebut, maka website  http://umarsaid.free.fr/ berusaha menyajikan bahan-bahan informasi terbaru setiap harinya mengenai hal-hal tersebut.

Di bawah berikut ini adalah sebagian dari contoh-contoh berita yang dapat disimak dalam rubrik  Skandal raksasa Bank Century dan  Hak Angket DPR soal Bank Century.

Suatu tulisan khusus tentang Hari Internasional Anti Korupsi di Indonesia juga akan disajikan sebelum tanggal 9 Desember 2009 untuk ikut menyambut gerakan besar-besaran yang akan datang ini.

A. Umar Said

* * *
Presiden Dinilai ‘Mengancam’ Gerakan Bongkar Skandal Century 

Sabtu, 05 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta –  Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa akan ada gerakan sosial pada Hari Antikorupsi Rabu pekan depan dinilai sebagai ancaman secara halus. Dalam pernyataannya kemarin, Yudhoyono mengatakan gerakan sosial itu memiliki motivasi politik tertentu dan tak berhubungan dengan semangat pemberantasan korupsi.
“Masyarakat ‘diancam’ akan ada keributan, ada infiltrasi dalam aksi,” kata Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, saat dihubungi, Sabtu (5/12).

Arbi menduga pernyataan Yudhoyono adalah bagian dari strategi melumpuhkan gerakan yang menginginkan skandal Bank Century diusut tuntas. Cara pertama, kata dia, membuat kerja panitia angket Century tidak efektif. “Dengan mendudukkan orang dari partai pendukung pemerintah sebagai Ketua Panitia Khusus Angket Century.”
Cara kedua, dia melanjutkan, mengadukan pihak-pihak yang membuka borok Century ke polisi. Adapun cara terakhir adalah mengancam secara halus. “’Menakut-takuti’ sekaligus meminta dikasihani.”

Yudhoyono lewat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meminta pernyataannya tak diartikan macam-macam. “(Motivasi) politik dalam arti memberantas korupsi, harus sinergis dengan pemerintah memanfaatkan momentum tanggal 9 Desember,” ujarnya. “Jangan dibaca lain.”
Pemerintah, kata Djoko, tak mengkhawatirkan akan ada gerakan massa yang besar pada Hari Antikorupsi. “Bukan kekhawatiran, membangkitkan kewaspadaan sama-sama,” kata dia menandaskan.

·         * *
Barter Kasus Dinilai Hambat Pansus Century

Sabtu, 05 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta –  Barter kasus di kalangan politisi dinilai menghambat kinerja Panitia Khusus Angket Bank Century. Partai membentuk kartel yang membuat kesepakatan di belakang layar.
“Deal di belakang layar tidak hanya menaikkan posisi tawar partai, tapi juga akses terhadap sumber ekonomi,” ujar pengamat politik Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi via telepon, Sabtu (5/12).

Kartel ini, kata dia, justru menyandera partai karena masing-masing memegang kartu truf lawan-lawan politiknya. Akibatnya, partai memilih membarter kasus untuk saling menyelamatkan diri. Burhanudin berpendapat hal tersebut terlihat pada kasus Bulog Gate II dan Bank Bali.

“Strategi ini merugikan publik karena misteri Century tetap tak terungkap, dan menambah daftar panjang skandal keuangan yang melibatkan percaloan politik yang hanya berhenti di kambing hitam,” tuturnya.

Ia menambahkan, ada dua lagi hambatan yang bisa menggembosi panitia khusus, yakni tirani koalisi dan tirani fraksi. Burhanudin menghitung, tirani koalisi secara matematika politik menguasai 75,6 persen kursi di parlemen.

Adapun tirani fraksi dinilainya telah terlihat sejak penentuan nama anggota panitia oleh partai. “Yang kritis tidak terpilih. Dominannya kepentingan politik fraksi membuat anggota panitia khusus tidak merdeka menyampaikan sikap dan hati nuraninya.”
Kemarin, legislator Partai Golkar Idrus Marham telah terpilih sebagai Ketua panitia khusus ini. Ia menang dalam pemilihan suara yang dilakukan setelah lobi antar perwakilan fraksi tak membuahkan hasil.
* * *
Pengamat: Panitia Angket Century Ibarat Bayi Lahir Lumpuh 

Sabtu, 05 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai terpilihnya politikus Partai Golkar, Idrus Marham, sebagai Ketua Panitia Khusus Angket Bank Century dapat memandulkan kerja panitia angket.

“Ini seperti bayi yang lahir dalam keadaan lumpuh. Kerja panitia angket tak akan efektif,” kata Arbi saat dihubungi, Sabtu (5/12).

Arbi beralasan, Partai Golkar telah membuat kontrak politik sebagai partai pendukung pemerintah. “Partai terikat kontrak. Meski berbeda pendapat tapi tak akan berbeda sikap,” ujarnya.

Dia menduga, bila keputusan panitia angket kelak diambil lewat voting, suara Golkar tetap akan condong ke pemerintah. Harapan rakyat bahwa panitia angket bisa menyibak skandal Century jadi sirna.

Lewat voting di Dewan Perwakilan Rakyat semalam, Idrus Marham terpilih memimpin panitia khusus angket. Ia menang telak dengan mengantongi 19 suara dari 30 suara panitia angket.

* * *

Suara Pembaruan 4 Desember 2009
Penggembosan Kian Nyata

Pansus Hak Angket Century Dibentuk

[JAKARTA] Kecurigaan bakal adanya penggembosan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Skandal Bank Century, makin nyata. Dorongan agar Idrus Marham dari Fraksi Partai Golkar memimpin Pansus, disinyalir buah dari lobi Partai Demokrat agar penyelidikan Pansus tidak menyentuh pimpinan nasional.

Isyarat penggembosan lainnya tampak dari tersingkirnya empat anggota Tim Sembilan dari keanggotaan Pansus. Padahal empat legislator itu, yakni Mukhamad Misbachun (FPKS), Candra Tirtawijaya (FPAN), Lily Wahid (FPKB), dan Ahmad Kurdi Mukri (FPPP), merupakan inisiator. Di samping itu, dari 30 anggota Pansus, hanya 10 yang merupakan penandatangan awal usulan hak angket.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meyakini ada upaya penggembosan Pansus Century, dengan melihat pencalonan Idrus Marham oleh fraksi koalisi pendukung SBY-Boediono. Idrus bertarung dengan Gayus Lumbuun (FPDI-P) dan Mahfudz Shidiq (FPKS) untuk dapat memimpin Pansus.

“Kita bisa lihat track record Idrus Marham sejak pilpres lalu bahwa dia bukan pendukung setia Jusuf Kalla (JK), dan terlihat netral. Juga pada Munas Golkar, dia berada di kubu Akbar Tandjung yang berseberangan dengan JK. Padahal kasus ini (Bank Century) tidak lepas dari dorongan JK sendiri,” ujar Ray, di Jakarta, Jumat (4/12).

Kemudian, kata Ray, dalam perjalanan hak angket ini, praktis peran Idrus tidak terlihat sama sekali. Padahal sebagian besar anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) adalah pendukung hak angket.

“Sangat layak dicurigai Idrus adalah titipan, buah kompromi politik antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Jelas tujuannya adalah penggembosan terhadap Pansus Bank Century,” kata dia.

Kecurigaan yang sama dinyatakan ekonom senior Kwik Kian Gie dan Dradjad H Wibowo. Menurut Kwik, ada kesepakatan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar mengusung Idrus Marham menjadi Ketua Pansus Century, agar SBY dan Boediono tak tersentuh. “Saya berani mengatakan, Pansus yang belum ditentukan anggotanya itu sudah tidak banyak manfaatnya,” katanya.

Menurut Kwik, tanpa memanggil SBY dan Boediono, kerja Pansus tidak akan tuntas, dan skandal Bank Century tak mungkin diungkap tuntas.

“Kita harus perhatikan, mengapa rapat di Departemen Keuangan itu berlangsung dari pukul 00.15 hingga pukul 05.00 subuh. Waktu itu sama dengan pukul 12.15 di Washington, dan Presiden SBY sedang berada di sana,” ujar Kwik menyoroti rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Depkeu yang berlangsung pada 21 November 2008.

Dalam rapat itulah KSSK memutuskan menyelamatkan Century, dan meminta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana talangan (bailout) hingga mencapai Rp 6,7 triliun yang kini bermasalah.

Kwik khawatir dengan prospek kinerja Pansus ke depan. Untuk itu, menurutnya, fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting. “Jika nanti Chandra dan Bibit kembali ke KPK, mereka berdua harus mampu bekerja dengan benar mengusut Century. Mereka berdua hendaknya tidak mengecewakan rakyat yang begitu gencar mendukung mereka,” ujar mantan politisi PDI-P tersebut.

Dradjad juga merasakan ada upaya penggembosan Pansus melalui komposisi anggota dan penentuan pimpinan. Karena itu, dia berharap anggota Tim 9, baik yang menjadi anggota Pansus maupun yang di luar, tetap solid, serta terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masya- rakat.

“Kontrol seperti ini sangat diperlukan agar Pansus tidak ‘masuk angin’,” ujar mantan anggota DPR dari Fraksi PAN ini.

Berpikir Positif

Menanggapi tuduhan tersebut, Idrus, yang juga Sekjen Partai Golkar meminta semua pihak berpikir positif, dan tidak memulai dengan rasa curiga. “Jangan memulai semua itu dengan saling curiga. Saya akan buktikan itu,” kata dia.

Idrus membantah rumors adanya kesepakatan FPG dengan fraksi-fraksi koalisi pemerintah di DPR, terutama Fraksi Partai Demokrat (FPD), untuk tidak memanggil Boediono dalam pengusutan kasus ini oleh Pansus.

“Saya tidak tahu itu. Tak ada kesepakatan seperti itu. Dan saya kira biarkanlah pansus ini mengalir, mengungkap semua data-data yang ada. Kita harus mulai dari niat baik,” katanya.

Sumber SP menyebutkan, pada Kamis (3/12) malam, fraksi-fraksi koalisi pemerintah yang dipimpin FPD bertemu untuk mendukung Idrus Marham menjadi ketua pansus, serta membahas kemungkinan tak memanggil Boediono.

Ketika ditanya apakah Boediono harus dipanggil, Idrus tidak mau menjawab secara tegas. “Saya kira yang penting kita mulai dari sistemnya dulu. Setelah ini akan mengalir dengan sendirinya siapa-siapa yang mesti dipanggil,” jawabnya

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menjamin, jika Idrus terpilih sebagai Ketua Pansus, semua target yang sudah dirumuskan inisiator hak angket, tetap akan diproses.

“Kita tidak punya kepentingan apapun lewat angket ini. Kami berikhtiar mencari solusi yang baik untuk membongkar kasus ini, agar tidak hanya menjadi rumors, tapi betul-betul jelas,” kata Priyo yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Sedangkan Ketua FPD Anas Urbaningrum membantah adanya kesepakatan fraksinya dengan koalisi pemerintah di DPR, untuk tak memanggil Boediono. “Itu tidak benar,” tegasnya.

Soal ketua pansus, Anas menegaskan, bagi FPD bergantung pada siapa yang diajukan. “Demokrat tetap mengajukan calon, tapi kalau kurang dipercaya, lebih baik yang lain,” katanya.

Sementara itu, salah satu anggota Tim 9 yang gagal menjadi anggota Pansus, Kurdi Mukri menilai, jika tak memanggil Boediono, kredibilitas Pansus akan hancur. “Boediono adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini,” katanya.

Panggil Pejabat

Sementara itu, rapat paripurna DPR pada Jumat pagi mengesahkan Pansus Hak Angket Kasus Bank Century. Pansus itu beranggotakan 30 orang, mewakili sembilan fraksi yang ada di DPR (lihat tabel). Meskipun pada Jumat (4/12) DPR mengakhiri masa sidangnya, Pansus tetap akan bekerja di masa reses, mengingat masa kerja Pansus hanya 60 hari.

Terkait hal itu, anggota Pansus dari PDI-P, Maruarar Sirait mengungkapkan, sejumlah pejabat yang akan dimintai keterangan, di antaranya Wapres Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein, dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani.

“Pansus juga harus memanggil mantan Kabareskrim Polri Irjen Susno Duaji. Dia salah satu saksi kunci dalam kasus ini,” katanya seusai rapat paripurna pengesahan pembentukan Pansus.

Sekretaris Fraksi PPP M Romahumuzy, yang juga anggota Pansus mengatakan, ada tiga fokus penting yang mesti dilihat dalam penyelidikan nanti. Ketiganya yaitu proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal, aliran dana talangan Rp 6,7 triliun, serta indikasi pelanggaran pidana dan penyalahgunaan wewenang. [M-16/M-5/J-9/H-15/J-9]

* * *


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: