Home » Bulletin SADAR » Edisi: 243 Tahun V – 2009, TRANSFORMASI NILAI TNI

Edisi: 243 Tahun V – 2009, TRANSFORMASI NILAI TNI

October 2009
S M T W T F S
« Sep   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arsip:

Oleh Al Araf dan Willy Aditya *

Sudah hampir satu dasawarsa proses reformasi TNI bergulir. Berbagai capaian positif telah dihasilkan sepanjang jalannya proses reformasi. Keluarnya TNI dari politik praktis yang ditandai dengan dicabutnya doktrin dwifungsi ABRI dan dibarengi dengan keluarnya fraksi TNI dari DPR merupakan capaian terbesar dari proses reformasi TNI.

Sebagai sebuah proses, jalannya reformasi TNI tentunya tidak berakhir sampai di titik itu. Banyak agenda reformasi TNI yang tersisa dan hingga kini belum terselesaikan. Salah satu persoalan penting yang masih tersisa adalah terkait dengan budaya dan perilaku militeristik yang masih melekat di dalam tubuh TNI. Meski intensitasnya menurun dibandingkan dengan masa Orde Baru, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI nampaknya masih terjadi hingga masa reformasi ini. Kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay ketua Dewan Presidium Papua dan kasus penembakan warga di Alastlogo yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia merupakan cermin bahwa perilaku represif yang tidak taat hukum negara merupakan persoalan yang hingga kini masih melekat di dalam tubuh TNI.

Jika ditelusuri lebih jauh, kekerasan aparat TNI ini tentu saja tidak terjadi dalam ruang yang kosong. Terjadinya kekerasan itu sangat terkait dengan belum tuntasnya proses transformasi nilai negara (value) ke dalam tubuh TNI. Nilai-nilai negara hukum, otoritas sipil, serta hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang Undang Dasar belum sepenuhnya menjadi nilai negara (value) yang pertama-tama dan utama dihormati dan dijalankan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya. Faktanya, hingga kini para prajurit TNI di lapangan lebih takut dengan perintah atasan ketimbang pada nilai-nilai negara (value). Alhasil, dengan atas nama perintah atasan, para prajurit TNI bersedia menjalankan tugasnya yang kadang tugas itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai negara yang berdampak pada terjadinya pelanggaran demokrasi dan HAM. Di sini, prajurit TNI tidak dapat membedakan atau mungkin tidak mempedulikan mana yang lebih harus dipegang dan dihormati apakah value yang tertuang dalam Pancasila dan Konstitusi ataukah virtue (keutamaan) yang tertuang dalam doktrin TNI, jati diri TNI dan sapta marga serta sumpah prajurit TNI yang mengharuskan anggota TNI untuk taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan dan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Delinking antara value dan virtue terjadi karena reformasi TNI belum secara massif melakukan transfer nilai-nilai konstitusionalisme (Undang Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah) ke dalam tubuh TNI. Sepanjang sejarah jalannya reformasi, tidak ada agenda yang serius dan diprioritaskan untuk meluruskan kembali cara pandang dan ketidakselarasan di dalam TNI dalam memandang value dan virtue. Kendati TNI telah membuat buku saku HAM untuk TNI pada 2000 namun hal itu ternyata tidak cukup kuat untuk menjadi rambu-rambu dasar bagi TNI dalam menjalankan aktivitasnya. Padahal, apabila kita sadar dengan sejarah kelam TNI yang penuh dengan berbagai aksi kekerasan, maka usaha untuk merubah cara pandang TNI dari yang tadinya militeristik menuju cara pandang yang menghormati norma-norma hukum dan HAM seharusnya menjadi suatu agenda yang penting untuk diprioritaskan dalam program-program reformasi TNI.

Sebagai perbandingan, di Jerman, pasca kekalahan Hitler dalam perang dunia kedua, pemerintahan baru Jerman melakukan proses transformasi nilai yang radikal di dalam tentara Jerman, dari yang tadinya berwatak fasisme (pretorian army) menuju tentara yang profesional (civilian in uniform). Proses transformasi yang dibarengi dengan pendidikan nilai negara (value) kepada tentara Jerman dilakukan secara masif dengan tujuan agar tentara Jerman lebih mengedepankan, mendahulukan dan menghormati value negara ketimbang virtue tentara Jerman.

Dalam konteks itu, keinginan untuk melakukan tranformasi nilai negara (value) ke dalam tubuh TNI tidak bisa dilakukan secara parsial dan hanya sebatas formalitas belaka dengan indikator adanya buku saku HAM dan adanya materi HAM di dalam pendidikan TNI. Transformasi nilai konstitusionalisme (value) perlu dilakukan secara terencana, holistic dan massif dengan tujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai konstitualisme (value) benar-benar menjadi nilai tertinggi yang harus dihormati oleh prajurit di dalam menjalankan tugasnya. Hasil dari transformasi nilai itu adalah adanya kondisi dimana prajurit TNI berani untuk menolak sebuah perintah atasan apabila perintah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai konstitusionalisme, semisal bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip HAM (value).

Reformasi Doktrin

Namun demikian, sebelum transformasi nilai negara (konstitusionalisme) dilakukan maka adalah penting untuk terlebih dahulu menselaraskan virtue (keutamaan) TNI dengan nilai negara dalam UUD 1945 Dalam Satu Naskah (value) melalui kaji ulang terhadap seluruh doktrin TNI, Jati diri TNI, kode eitik (sapta marga) dan sumpah prajurit TNI. Di sini penting untuk diingat bahwa virtue (keutamaan) TNI tidak boleh bertentangan atau mungkin menimbulkan kerancuan dengan value negara. Sebab sejatinya virtue itu merupakan derivasi (turunan) dari nilai (value) negara.

Sebagaimana diketahui, di masa reformasi ini TNI telah mengeluarkan doktrin baru yang bernama Tri Dharma Eka Karma yang menggantikan doktrin Catur Dharma Eka Karma. Jika dilihat substansi doktrin, memang ada sejumlah perubahan seperti perubahan pada kelembagaan dan peran TNI. Kendati demikian, doktrin TNI belum dapat memisahkan antara value dan virtue di dalamnya. Hal itu terlihat dari masih dimasukannya nilai-nilai negara di dalam doktrin TNI yakni dengan tetap menjadikan upaya “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” sebagai bagian doktrin TNI.

Sebagai kesatuan dari seluruh warga negara sudah sepantasnya nilai itu menjadi nilai yang harus diperjuangkann oleh seluruh elemen bangsa dan bukan hanya TNI. Dengan demikian nilai-nilai itu tidak perlu menjadi bagian dari doktrin TNI. Pencantuman nilai itu di dalam doktrin TNI bukan hanya menimbulkan kerancuan antara value dan virtue, tetapi juga akan membuka tafsir yang luas yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa semua masalah bangsa merupakan masalah TNI sehingga TNI merasa penting untuk mengatasinya dengan menggunakan cara-cara TNI yang kadang lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan koersif. Sudah sepantasnya doktrin TNI harusnya lebih dapat bersifat operasional, memiliki stratifikasi dan bukan lagi berbicara pada tataran nilai negara yang sesungguhnya telah dituangkan dalam Konstitusi maupun telah dipertegas dalam UU TNI sendiri.

Selain itu, guna memaksimalkan output dari transformasi nilai negara, maka legalisasi mekanisme komplain anggota TNI yang menolak perintah atasan karena dinilai perintah itu melanggar norma-norma hukum menjadi penting untuk dibuat di dalam perundang-undangan yakni bisa melalui revisi UU TNI. Mekanisme komplain ini harus bersifat rahasia dan komplain prajurit itu ditujukan kepada parlemen dengan mengirimkan surat atau menggunakan sarana komunikasi lainnya kepada parlemen. Setelah itu parlemen wajib melindungi identitas prajurit tersebut dan wajib untuk menginvestigasi kasus itu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindak atasan yang memberi perintah kepada prajurit tersebut. Mekanisme komplain yang ditujukan ke parlemen dan bukan ditujukan ke Dephan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya conflict of interest sesama aparat pemerintahan. Sebab bukan tidak mungkin perintah yang menyimpang itu didasarkan atas perintah Presiden atau menteri pertahanan. Karenanya, adalah tepat apabila mekanisme komplain itu ditujukan kepada parlemen selaku lembaga legislatif yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan. Semoga di hari ulang tahun TNI yang ke-64 semangat untuk melakukan reformasi TNI tidak kunjung pudar, mengingat suksesnya reformasi TNI akan menjadi kesuksesan bagi kita semua dalam mewujudkan TNI yang profesional. Dirgahayu TNI.

* Penulis adalah Koordinator Peneliti Imparsial dan Direktur Eksekutif Populis Institute, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: