Home » Perguruan Rakyat Merdeka » Aneka berita gempa Sumatra Barat (5)

Aneka berita gempa Sumatra Barat (5)

October 2009
S M T W T F S
« Sep   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arsip:

Kumpulan berita ini juga disajikan di website http://umarsaid.free.fr/

(bahan-bahan diambil dari berbagai sumber)

1.240 Tempat Ibadah Rusak Karena Gempa Sumbar

Selasa, 6 Oktober 2009

PADANG, KOMPAS.com-Sebanyak 1.240 unit tempat ibadah di Sumatera Barat (Sumbar) telah terdata mengalami kerusakan dan banyak di antaranya rata dengan tanah serta tidak dapat digunakan lagi akibat guncangan gempa 7,9 SR, Rabu (30/9).

Data Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar di Padang, Selasa, menyebutkan, kerusakan tempat ibadah itu terdiri dari 687 unit rusak berat, 396 rusak sedang dan 257 unit rusak ringan.

Tempat ibadah yang rusak itu adalah masjid, gereja, vihara dan kelenteng yang berada di delapan daerah kota dan kabupaten yang terkena gempa.

Tempat ibadah paling banyak mengalami kerusakan adalah di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 418 unit rusak berat, rusak sedang (140) dan rusak ringan (13).

Kemudian di Kota Padang, 151 unit rusak berat, 120 unit rusak sedang dan 108 rusak ringan, lalu di Kota Pariaman, 47 unit rusak berat, rusak sedang (20) dan rusak ringan (21).

Di Kabupaten Agam, sebanyak 49 tempat ibadah rusak berat 49 unit, rusak sedang (54) dan rusak ringan (52).

Tempat ibadah yang rusak berat juga terdapat di Kota Padang Panjang (5), Kabupaten Solok (4), Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman masing-masing dua unit.

* * *

Tak Ada Diskriminasi Korban Gempa
Selasa, 6 Oktober 2009

PADANG, KOMPAS.com-Ketua Harian Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat (Sumbar), Marlis Rahman menegaskan, tidak ada diskriminasi evakuasi korban gempa bagi warga keturunan di Kota Padang, dan semua korban diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia.

“Tidak ada diskriminasi pencarian korban di kawasan warga keturunan,” tegasnya di Padang, Selasa.

Hal itu ditegaskannya, menanggapi isu berkembang di dunia internasional yang menuding telah terjadi diskriminasi evakuasi korban gempa dari warga keturunan.

Menurut dia, pada hari pertama pascagempa pimpinan daerah telah mendatangi kawasan permukiman warga keturunan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan menentukan bentuk bantuan yang harus segera dilakukan.

Ia mengakui, cukup banyak bangunan bertingkat yang roboh di kawasan warga keturunan yang lama dibersihkan sekaligus evakuasi terhadap adanya korban yang diperkirakan ikut tertimbun.

Personil TNI juga sudah banyak berada di kawasan keturunan itu, namun mereka tidak bisa melakukan pembersihan karena belum ada izin dari pemilik, tambahnya.

“Tim SAR tentu tidak bisa main bongkar saja, tanpa izin pemilik karena dikhawatirkan barang-barang yang selamat akan hilang,” kata Marlis yang juga Wakil Gubernur Sumbar itu.

Sedangkan para pemilik bangunan banyak yang mengungsi Ke Jakarta hingga Singapura, tambahnya. Ia meminta, semua pihak tidak terpancing isu diskriminasi yang dihembuskan pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan tanpa kebenaran di lapangan.

* * *

Tidak Ada Lagi Korban Hidup di Bawah Reruntuhan

Media Indonesia, 06 Oktober 2009

PADANG–MI: Sepekan setelah gempa 7,6 skala Richter yang mengguncang Sumatra Barat, dipastikan tidak ada korban yang hidup dibawah reruntuhan bangunan yang ambruk di Kota Padang dan sekitarnya. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Priyadi Kardono di Padang, Selasa (6/10).

Menurutnya, pencarian korban peralatan yang dimiliki tim SAR asing menunjukan tidak ada lagi korban yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk. “Mereka sudah menyisir semua area lokasi bencana di Padang. Alat mereka tidak mendeteksi satupun kemungkinan korban yang hidup,” ujar Priyadi.

Dengan hal ini, tugas tim SAR asing yang membantu dipastikan selesai secara otomatis. Dalam waktu tiga hari, diharapkan secara bertahap mereka semua telah dapat meninggalkan Indonesia.

Pasalnya, lanjut Priyadi, spesialisasi tim SAR asing adalah mencari korban manusia yang hidup dengan demikian keahlian 688 personil tim SAR baik asing dan lokal untuk mencari korban selamat tidak relevan lagi.

Saat ini, relawan asing yang masih tinggal adalah mereka yang bertanggung jawab pada bidang kemanusiaan. Relawan asing kemanusiaan akan bekerja di bawah koordinasi United Nation-Office for The Coordination for Humanitarian Office (UN.OCHA) untuk mengurusi masalah kesehatan, pendidikan dan pascatrauma bencana.

Lebih jauh kata Priyadi, BNPB pada akhir Oktober segera menyediakan pusat-pusat trauma center di sejumlah titik lokasi bencana. Saat ini, tambahnya pihaknya sedang berkoordinasi dengan sejumlah organisasi dokter, psikologi dan universitas. (Tlc/OL-06)

* * *

Kota Pariaman Masih Lumpuh

Media Indonesia, 06 Oktober 2009

PARIAMAN–MI: Kota Pariaman, Sumatera Barat hingga saat ini masih mengalami kelumpuhan karena jaringan listrik, komunikasi, dan air bersih mengalami kerusakan setelah diguncang gempa Rabu (30/9) lalu.

“Hingga saat ini jaringan listrik, komunikasi, dan air bersih masih mengalami kendala,” kata Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman di Pariaman, Selasa (6/10).

Akibatnya, kondisi pada malam hari masih gelap gulita dan sebagian besar warga kesulitan mendapatkan air bersih kecuali mereka yang memiliki sumur resapan di rumahnya.

Wali Kota Mukhlis menjelaskan, pihaknya sedang mengupayakan untuk mengatasi kerusakan tersebut dalam waktu dekat. “Kami berharap kondisi seperti ini hanya sementara saja dan dalam satu atau dua minggu bisa segera diperbaiki,” katanya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan melakukan upaya rehabilitasi terhadap kerusakan yang terjadi pada berbagai fasilitas tersebut akibat gempa usai menuntaskan proses penyaluran bantuan logistik bagi para korban gempa di kota itu. “Setelah proses penyaluran bantuan tuntas, maka kami akan segara melakukan upaya rehabilitasi dan memperbaiki kerusakan yang ada,” katanya.

Wali Kota menambahkan, hingga saat ini, pemkot telah menerima sejumlah bantuan baik berupa logistik maupun uang tunai dari sejumlah donatur yang akan segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut datang dari pihak dalam negeri maupun luar negeri yang peduli terhadap bencana di Sumatera Barat. “Saya sangat berterima kasih pada bantuan yang datang. Semuanya sangat membantu kami dalam proses penyaluran bantuan maupun rehabilitasi mendatang,” katanya.

Sumber bantuan di antaranya dari Badan SAR nasional, Dinas Sosial Sumatra Barat, Dinas Sosial Payakumbuh, Wali Kota Payakumbuh dan sejumlah pihak swasta. Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memutuskan bahwa masa tanggap darurat akan berlangsung selama dua bulan. (Ant/OL-02)


* * *
Bantuan untuk Korban Gempa Masih Tersendat
Media Indonesia, 06 Oktober 2009

PADANG-MI: Memasuki hari kelima pasca gempa, Rabu (5/10) sebagian korban gempa masih mengeluhkan tidak dapat bantuan. Minimnya bantuan membuat beberapa warga mengamuk di gudang logistik Kabupaten Padang Pariaman.

Fahmi Syukur, warga Jorong (Dusun) Sungai Karuah Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman kepada Media Indonesia, Senin (5/10), mengatakan, di kampungnya sekitar 300 rumah hancur dihantam gempa. “Bantuan sudah datang satu kali, namun baru 130 rumah yang dapat bantuan, 170 rumah lainnya belum sama sekali,” tuturnya.

Bantuan berupa mi instan, beras dan berbagai kebutuhan harian tersebut pun hanya sedikit. Korban gempa setempat rata-rata hanya mendapat tiga bungkus mie dan seliter beras. “Warga masih membutuhkan logistik, tenda dan selimut. Saat ini hanya bernaung di bawah tenda seadanya,” ujar dia.

Tersendatnya bantuan membuat beberapa warga mengamuk. Sejumlah warga mendatangi gudang logistik Pemkab Padang Pariaman Senin dini hari. Mereka mengamuk karena tak kunjung mendapat bantuan. Warga lalu memaksa mengambil sendiri mie instan, air mineral dan sejumlah logistik.

Kapolres Padang Pariaman Ajun Komisaris Besar Uden Kusumawijaya membenarkan pengambilan paksa tersebut. “Namun bukan penjarahan. Hanya beberapa warga mengambil logistik sendiri karena jatah desa mereka diambil desa lain.”

Menurutnya, warga marah karena logistik dibiarkan lama menumpuk di gudang. “Ini karena pengaturan distribusi logistik tidak jelas,” katanya.

Karena kurangnya bantuan, sepanjang pemantauan Media Indonesia di Padang Pariaman, banyak warga yang meminta sumbangan di jalan.

Di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, warga mengeluhkan kekurangan tenda dan selimut. “Warga setempat sekarang tidur di bawah tenda seadanya. Mereka butuh bantuan,” kata anggota DPRD Agam Zulfaidar.

Padahal, menurut Koordinator Bidang Bantuan Barang Satkorlak Sumbar Abdul Gafar, distribusi bantuan berupa mie instan, air mineral, beras, tenda, sarden, minyak goreng, sarung, biskuit, genset dan berbagai kebutuhan harian dari Satkorlak Provinsi ke kabupaten kota cukup lancar.

“Mekanisme penerimaan bantuan langsung diantar ke Satkorlak dan kita distribusikan ke berbagai daerah, terutama Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, yang terparah kerusakannya.” (HR/OL-7)
* * *

Jawa Pos, 05 Oktober 2009 ]
SMS Berisi Isu Diskriminasi dari Kampung Pecinan

HARI keempat pascagempa di Pa­dang mulai diwarnai munculnya isu-isu sensitif dan kabar pen­jarahan yang potensial memper­getir nasib para korban.

Warga Tionghoa yang bermukim di sebuah kampung pecinan di pu­­sat Kota Padang, misalnya, di­ka­­barkan telah menjadi korban dis­­kriminasi dalam hal penangan­an evakuasi dan pembagian bantu­an. Sebuah pesan singkat yang ber­edar dari HP ke HP kemarin, mi­salnya, berbunyi: Tell the world, Stop the donation to West Sumatra!!! Primordialism and racism is happening in there, Chinese people didn’t allowed to have food and was forced to buy the food aid. Family of mine was at there!!! Please sent out this massage to the world so they know the true!!! (kata­kan pada dunia, stop bantuan ke Sumatra Barat!!! Primordialis­me dan rasisme terjadi di sana, war­ga Tionghoa tak diperbolehkan mendapatkan makanan dan dipaksa membeli bantuan makanan. Keluargaku di sana!!! Tolong sebarkan pesan ini ke seluruh dunia biar mereka tahu kenyataan ini!!!)

Benar tidaknya kenyataan yang terjadi di kampung Tionghoa dengan isi SMS itu, Sutan Zaili Asril, direktur Padang Ekspres, anak per­usahaan Jawa Pos di Padang semalam memberi penuturan. Dari penga­matannya selama empat hari setelah terjadi gempa, proses evakuasi terhadap korban bencana di Pondok China memang dinilai lambat. Hal itulah yang memicu merebaknya isu pendistribusian bantuan yang tak adil di beberapa tempat, termasuk di kawasan Pecinan.

Padahal, buruknya manajemen dan ketidakberdayaan petugaslah yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, para korban sangat membutuhkan bantuan. Zaili menilai, distribusi bantuan yang diberikan pemkot juga tidak mengarah. “Entah kenapa, kesannya pemerintah cenderung memprioritaskan evakuasi di Hotel Ambacang, LBB Gama, Prayoga, Sigma, maupun LBB Lia. Padahal, evakuasi di Pondok China maupun Pasaraya seharusnya juga menjadi prioritas karena jumlah korbannya sangat banyak,” terang Zaili lebih lanjut.

Perlu juga diketahui, situasi lebih memiriskan dulu juga terjadi beberapa hari pascagempa tsunami Aceh pada 2004. Buruknya manajemen penyaluran bantuan dan minimnya pengawasan membuat situasi menjadi bar-bar dan tak terkontrol. Di berbagai tempat di Aceh, waktu itu, para penjarah bahkan sampai tega memotong jari mayat korban tsunami untuk mengambil cincin, anting di ku­ping, dan perhiasan lain.

“Sejak hari pertama gempa, kami belum mendapat bantuan sama sekali,” kata Ny Esther, salah seorang warga yang bermukim di Jalan Klenteng. Padahal, lokasi kampung tempat tinggal Esther berada di pusat Kota Padang. Apalagi, rumah wanita 43 tahun itu luluh lantak. Bangunannya tinggal separo, seperti dibelah menjadi dua.

Menanggapi isu sensitif itu, Pe­ng­urus Wilayah Muhammadiyah Jatim Sulton Amin benar-benar sangat prihatin. Menurut dia, hal itu sangat memalukan. Terlebih, per­hatian dunia saat ini juga me­ngarah pada kondisi para korban gempa. ”Jangan sampai relawan asing yang membantu di Padang hengkang sebelum waktunya gara-gara masalah ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, sudah waktunya membuang ego pribadi yang muncul akibat perbedaan suku, agama, ras ,dan warna kulit. Perasaan senasib sebagai warga Indonesia dan sesama korban gempa yang membutuhkan bantuan seharusnya mampu melebur perbedaan itu.

Selain itu, dia mengharapkan seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Bahkan, dia siap membantu kalau langkah prosedural seperti melaporkan kepada pihak terkait tetap tidak membawa perubahan. ”Langkah terkahir adalah menyerahkan bantuan langsung ke etnis Tionghoa maupun kelompok lain yang didiskriminasikan,” tegasnya. (kit/dim/lea)
* * *
Suara Pembaruan, 5 Oktober 2009
Kerugian Sementara Rp 1,9 Triliun

[PADANG] Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala richter (SR) yang mengguncang Sumbar, Rabu (30/9) lalu, menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Perkiraan sementara, jumlah kerugian mencapai Rp 2,1 triliun. Jumlah itu dipastikan akan jauh meningkat, mengingat belum ada estimasi awal jumlah kerugian di Kota Padang, yang paling parah tingkat kerusakannya.

Perkiraan sementara kerugian Rp 1,9 triliun tersebut meliputi Kota Pariaman sekitar Rp 1,25 triliun, Kabupaten Agam Rp 460 miliar, Kabupaten Pasaman Barat Rp 115 miliar, dan Kabupaten Solok Rp 45 miliar.

Terkait hal tersebut, Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Priyadi Kardono, pemerintah memutuskan mempersingkat masa tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi Sumbar, dari dua bulan menjadi satu bulan. Pertimbangannya, selain kerusakan yang ditimbulkan tidak separah dugaan semula, juga karena diperlukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascagempa.

Untuk itu, mulai pekan depan, BNPB bekerja sama dengan Pemprov Sumbar mulai mendata korban dan kerusakan infrastruktur. Sejauh ini, BNPB mencatat, korban tewas yang sudah ditemukan hingga Senin pagi mencapai 608 orang.

Meskipun masa tanggap darurat dipersingkat, BNPB tidak memasang batas waktu pencarian korban yang diduga meninggal dunia, dan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan atau longsoran tanah. “Bergantung pada masyarakat apakah mau dicari terus atau ditetapkan saja menjadi kuburan massal,” ujar Priyadi, Senin (5/10) pagi.

Mulai Aktif

Sementara itu, pada Senin pagi, aktivitas Kota Padang mulai tampak, meskipun dengan intensitas yang sangat terbatas. Jalan-jalan di dalam kota mulai tampak orang berlalu lalang. Di beberapa titik, seperti Jalan Raya Tabing, terjadi kemacetan karena ada jalan yang rusak akibat gempa.

Toko dan rumah makan juga sudah mulai buka, setelah aliran listrik pulih. Hal itu menyusul kiriman 34 trafo dan 7 genset PLN dari Jakarta. Di samping itu, juga ada kiriman 35 trafo bantuan Kantor PLN lainnya di wilayah Sumatera.

Di Pasar Raya Padang, pedagang sembako dan sayur mayur sudah mulai berjualan. Mereka menggelar dagangannya di pinggir jalan di depan pasar, karena bangunan pasar Inpres hancur dan terbakar akibat gempa.

Namun, harga bahan pokok melonjak. Harga minyak goreng dari Rp 8.000 menjadi Rp 14.000 per liter, cabai dari Rp 40.000 menjadi 80.000 per kg, gula dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 per kg. Demikian pula mi instan yang semula dijual Rp 1.200 naik menjadi Rp 1.800 per bungkus.

Aktivitas belajar-mengajar di sekolah juga sudah mulai pulih. Sekitar 300 siswa SMAN 1 Kota Padang, pukul 07.00 memulai masuk. Para siswa mendapat pengarahan dari Kepala Sekolah, Jufri Zasri, tentang prosedur kegiatan belajar-mengajar serta nasihat untuk tetap tabah dalam menjalani cobaan.

Para siswa juga diminta melaporkan keadaan siswa lainnya yang belum masuk pada hari pertama sekolah pascagempa. Setelah itu di lapangan mereka menggelar doa bersama untuk arwah korban gempa.

Sebagian siswa belajar di dalam tenda di halaman sekolah, dengan berdesak-desakan karena terbatasnya kapasitas tenda. Untuk sementara ruang kelas di lantai 2 dikosongkan, khawatir konstruksinya rapuh akibat gempa.

Di SMP 1 Padang, setelah mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah dan didata, para siswa diizinkan pulang. Di sekolah ini, sekurangnya tiga staf pengajar menjadi korban gempa, satu di antaranya meninggal dunia.

Penyelamatan Longsor

Terkait pencarian korban, tim penyelamat dari Indonesia dan luar negeri mulai memasuki wilayah perbukitan Sumbar. Diperkirakan, banyak warga yang tertimbun tanah longsor dari wilayah perbukitan, terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Kepala Subdit Bencana Departemen Kesehatan, Rustam Pakaya mengungkapkan, sekitar 600 orang diperkirakan tewas di Pariaman. “Ada beberapa desa yang warganya terkubur hidup-hidup,” katanya.

Saat tim penyelamat tiba, kondisi sejumlah warga desa yang terisolasi sangat memprihatinkan. Mereka sangat membutuhkan makanan, air bersih, dan tempat tinggal.

“Saya satu-satunya orang yang hidup. Ada 36 anggota keluarga saya di sini. Istri, anak, mertua dan yang lainnya meninggalkan saya. Mereka semua masih terkubur dalam tanah sekarang,” kata seorang warga desa Kapolo Koto, Zulfahmi.

Tim penyelamat pesimistis masih ada korban yang selamat. “Hari Sabtu (3/10) kami masih bisa mendengar suara orang minta tolong, tapi sekarang tidak lagi,” kata seorang personel TNI yang membantu tim penyelamat.

Pekerja lembaga amal Inggris, Oxfam, Ian Bray, mengatakan distribusi logistik masih menjadi kendala utama. “Akses jalan menuju daerah gempa sangat sulit. Sehingga penyaluran belum berjalan dengan baik. Bayangkan saja, menuju sebuah desa yang biasanya hanya ditempuh dengan waktu 35 menit dari Kota Padang, kini menjadi 10 jam untuk mencapainya,” katanya. [E-7/A-20/ CNN.com/BBC.com/Rtr/ WID/A-17]

* * *
Ratusan Pengungsi Masih Bertahan di Siberut

Media Indonesia, 05 Oktober 2009

PADANG–MI: Sebanyak lebih kurang 500 orang pengungsian yang berada di Siberut Kabupaten Mentawai masih bertahan tempat yang aman.

Wakil Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sulaibagalek, di Padang, Sumatra Barat, Senin (5/10), mengatakan para pengungsi berada di Kepulauan Siberut tersebut masih trauma dan shock. “Pada malam harinya bertahan pada tempat perbukitan yang ada di Siberut tersebut, namun pada siang harinya kembali ke rumah masing-masing,” ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat yang ada di Kabupaten Mentawai tidak ada yang meninggal dunia, namun hanya mengalami luka ringan dan luka berat. Dia mengatakan, diperkirakan lebih kurang dari 70 persen bangun milik pemerintahan setempat tidak layak untuk dipakai.

Bangunan milik pemerintahan yang mengalami rusak berat tersebut, rumah dinas Bupati Mentawai, rumah Dinas Ketua DPRD, serta beberapa bangunan lainya. “Sedangkan ada beberapa gedung sekolah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Mentawai”, katanya.

Dia menambahkan, diperkirakan kerusakan sekolah yang ada di Kabupaten Mentawai sekitar lebih kurang dari 70 persen bangunan. Bangunan sekolah yang mengalami kerusakan tersebut adalah; SD, SMP satu atap lima unit, SMU sebanyak 4 unit serta SMP Murni 2 Unit.

Akses di Kepulauan Mentawai sangat sulit, sehingga masyarakat di sana hanya makan seadanya, kapal yang biasanya dari Kota Padang sering ke Mentawai. “Sejak terjadinya gempa dengan kekuatan 7,6 SR, kapal yang membawa kebutuhan tidak ada lagi ke Mentawai”, ujarnya.

Dia menambahkan, kapal yang berangkat dari Pelabuhan Muaro Padang menuju Mentawai sudah normal kembali, sejak Senin (5/10). (Ant/OL-03)

* * *


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: