Home » Peduli Buruh Migran » Ratifikasi: Memerdekakan Buruh Migran dari Perbudakan

Ratifikasi: Memerdekakan Buruh Migran dari Perbudakan

September 2009
S M T W T F S
« Aug   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arsip:

Oleh Lily Pujiati *

Tak ada kepastian dan perlindungan yang didapat para buruh migran oleh negara ketika peluh keringat dan darah tercucur mengadu untung di negeri orang. Cukupkah?

Menengok ke belakang, sesungguhnya peta persoalan buruh migran di Indonesia begitu kompleks dan beragam. Dari pra keberangkatan hingga kepulangan. Dari urusan calo sampai rumitnya alur birokrasi. Di masa Orde Baru, dunia buruh migran benar-benar gelap-gulita. Tak ada legalitas hukum dan pengakuan yang memayungi mereka.

Kasus-kasus yang menimpa para buruh migran yang merantau di negeri orang seperti gunung es dingin tidak ada tanggapan yang berarti dari pemerintah . Maraknya kasus penganiayaan, pelecehan hingga human trafficking yang menimpa pahlawan devisa ini, membelalakkan mata betapa pentingnya perlindungan dan pengakuan negara terhadap mereka.

Lewat UU No.39 tahun 2004, diakui tidak banyak perubahan yang diinginkan. Namun, perubahan sebuah sistem haruslah diikuti perubahan mental dan budaya pelaku. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, buruh migran hanyalah perahan dan bulan-bulanan rangkaian proses yang terjadi di setiap perjalanan. Oknum aparat keamanan, birokrasi dan calo memangsa habis mereka tanpa belas kasihan. Proses yang ini telah membentuk budaya dan mental para pemerah-pemerah ini. Alhasil meski telah terbit UU 39, potret buruh migran masih compang-camping.

Sejumlah kasus masih muncul. Gelombang deportasi buruh migran tak ada henti. Peduli Buruh Migran mencatat pada tahun 2007 ada 14.342 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi lewat Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 16.764. TKI yang masuk Pelabuhan Tanjung Priok lewat deportasi ini adalah indikator sesungguhnya.

Mental dan Budaya

Lalu ke mana muara akhir proses perubahan potret buruh migran Indonesia setelah terbitnya Inpres No 6 tahun 2006? Akankah penanganan buruh migran berada dalam satu atap dan pada akhirnya nasib buruh migran menjadi lebih baik?

Kebijakan satu atap sebenarnya telah tertuang dalam Keputusan Presiden RI No.29 tahun 1999 mengenai dibentuknya Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Sayangnya, Inpres ini tak begitu berjalan maksimal. Bahkan boleh dibilang tak berfungsi. Penanganan buruh migran masih carut-marut. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

Departemen Tenaga Kerja boleh saja menerbitkan Keputusan Menakertrans No KEP-14/MEN/I/2005 Tentang Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI. Namun gelombang buruh migran yang dideportasi seakan tak berhenti hingga kini. Calo, penyalur ilegal, upeti dan birokrasi yang korup tetap melenggang kangkung tanpa tersentuh.

Peraturan atau legalitas formal yang ada memang diharapkan dapat menutup celah kelemahan sebuah sistem. Begitu pula Inpres No 6 Tahun 2006. Klausul-klausul yang tertuang dalam Inpres tersebut begitu nyata dan konkrit untuk mencegah gerak dan celah kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini berkarat dalam penanganan buruh migran. Namun, setiap aturanpun memiliki lubang dan celah bagi oknum-oknum birokrat yang ingin mereguk untung.

Tengok kebijakan lembaga penyalur tenaga kerja dalam Inpres No 6 tahun 2006 tentang evaluasi kinerja PJTKI yang dilakukan oleh Depnaker, Mendagri, Menlu, BNP2TKI. Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan pengerah tenaga kerja, sebenarnya bukan hal baru yang telah dilakukan. Namun faktanya, PJTKI ilegal dan tak memiliki surat ijin usaha masih banyak terjadi. Begitu pula penertiban terhadap calo dan sponsor ilegal.

Adalah kenyataan bila buruh migran yang disebut-sebut pahlawan devisa ini memiliki potensi ekonomi bagi gerak roda perekonomian negara. Perputaran uang dan devisa yang dihasilkan mereka begitu tinggi. Uang dan mental koruplah yang membuat mengapa pengurusan buruh migran seakan tak pernah tuntas. Budaya uang tips, sogok dengan label birokrasi tak pernah selesai sepanjang mental dan budaya yang telah berjamur sekian lama ini berubah.

Memang tak harus selalu dimaknai dengan terbit dan keluarnya aturan. Lebih dari itu, perubahan mental dan budaya adalah hal yang utama. Dari mana dimulai? Tentu dari hulu ke hilir. Dari paling atas hingga bawah. Keniscayaan perubahan akan menjadi sebuah mimpi bila budaya dan mental korup tak beranjak jauh. Dan jangan bermimpi untuk meningkatkan kualitas buruh migran, jika untuk urusan sebuah sistem yang mendasar bagi perlakuan layak buruh migran saja tak terwujud.

Ratifikasi Konvensi Migran

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Migran tahun 1990 pada jaman pemerintahan Megawati. Namun sampai berganti pimpinan, pemerintah tidak segera meratifikasi Konvensi Migran tahun 1990 dengan alasan akan merugikan negara dengan adanya pasal-pasal yang menerangkan bahwa pekerja asing diberi kebebasan berserikat di negara dimana ia bekerja. Pemerintah seakan takut apabila ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan membuat serikat. Padahal penghargaan terhadap HAM termasuk hak berserikat adalah mutlak dilakukan bagi setiap negara anggota PBB.

Bila pemerintah mau membaca isi dari konvensi tersebut, nasib buruh migran akan menjadi lebih baik. Karena akan ada perlindungan mulai dari rekrutmen di dalam negeri, selama masa kerja dan sampai kembali ke tanah air. Tidak seperti saat ini buruh migran baik yang berada di Timur Tengah maupun di wilayah ASEAN sering mendapatkan perlakuan yang keji. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada sama sekali.

Kalau ada kasus buruh migran yang dianiaya dan disiarkan di media, serta-merta semua ikut peduli dan mendadak menjadi pahlawan dengan mengirimkan tim advokasi. Bukan seperti itu yang dibutuhkan oleh jutaan buruh migran yang bekerja untuk keluarga dan negerinya. Melainkan sebuah tindakan nyata dan kepedulian pemerintah dengan segera meratifikasi Konvensi Migran tahun 1990.

* Penulis adalah Koordinator Peduli Buruh Migran, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).

(Disadur dari Buletin Elektronik SADAR (Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi) edisi: 239 Tahun V – 2009, http://www.prakarsa-rakyat.org)

Foto: Peduli Buruh Migran


1 Comment

  1. Rumpun Tjoet Njak Dien says:

    Rumpun Tjoet Njak Dien adalah lembaga sosial yang bergerak dalam penguatan, pendampingan dan perlindungan pekerja rumah tangga. Kunjungi blog kami di rumpuntjoetnjakdien.blogspot.com dan website kami di http://www.rtnd.org. Hidup PRT!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: