Home » Bulletin SADAR » Edisi: 238 Tahun V – 2009, PENJUALAN PULAU, UPAYA MENGGADAIKAN KEDAULATAN NEGARA

Edisi: 238 Tahun V – 2009, PENJUALAN PULAU, UPAYA MENGGADAIKAN KEDAULATAN NEGARA

September 2009
S M T W T F S
« Aug   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arsip:

Oleh Syafri J Marrappa *

Isu penjualan pulau yang belakangan ini ramai dibicarakan menyita perhatian banyak kalangan. Munculnya berita penjualan tiga pulau kepada asing di kawasan Mentawai, Sumatara Barat mengejutkan semua pihak.

Adapun ketiga pulau di kawasan Mentawai, Sumatera Barat yang dijual melalui situs http://www.privateislandsonline.com itu antara lain Pulau Makaroni, Pulau Siloinak dan Pulau Kandui. Dalam situs yang dikelola Private Islands Inc itu merinci, Pulau Makaroni seluas 14 hektar dibanderol US$ 4 juta, Pulau Silionak seluas 24 hektar dihargai US$ 1,6 juta, sedangkan Pulau Kandui yang luasnya 26 hektar dihargai US$ 8 juta.

Penjualan pulau-pulau ini mengisyaratkan gagalnya negara menjaga kedaulatan bangsa dan merupakan tindakan yang tak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Sejak Deklarasi Djuanda 1957 telah diingatkan pentingnya negara menjaga kedaulatan dan keselamatan anak bangsanya. Semestinya negara memaksimalkan upaya ini, bukan malah menjualnya.

Terungkapnya penawaran pulau itu melalui internet menunjukkan kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melindungi eksistensi wilayah kepulauan. Sekecil apapun pulau-pulau itu, itu merupakan satu kesatuan di dalam wilayah Indonesia.

Penjualan pulau-pulau ini merupakan ulangan tragedi yang sama pada tahun 2005, sebuah situs bernama http://www.varealstate.co.uk memampang iklan bertajuk “Tujuh Pulau.” Ketujuh pulau itu adalah Pulau Bengkoang, Pulau Geleang, Pulau Kembar, Pulau Kumbang, Pulau Katang, Pulau Krakal Kecil dan Pulau Krakal Besar. Pulau-pulau itu merupakan gugusan Kepulauan Karimun Jawa.

Pulau Bidadari yang termasuk ke dalam wilayah Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2006 digadai kepada seorang warga negara Inggris. Setahun berselang, situs http://www.karangasemproperty.com menjual Pulau Panjang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat seluas 33 hektar dan Pulau Meriam Besar seluas 5 hektar. Setelah ramai diwartakan, pemilik situs yang adalah warga Belanda meminta maaf dan meralat pulau yang diiklankan bukan dijual, melainkan dibuka untuk penanaman investasi. Kasus penjualan pulau juga pernah terungkap di kawasan Sumenep, Jawa Timur, Natuna, dan Kepulauan Riau.

Tragedi yang pernah terjadi ini mengandaikan semakin meluasnya model pengelolaan pulau-pulau berbasis kepemilikan privat, dari pusat hingga daerah. Padahal dengan anugerah semesta yang sedemikian besar, semestinya pemerintah lebih mengedepankan pengelolaan pulau-pulau tersebut demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan rakyat pula yang harus dilakonkan sebagai pengelola utama dari pulau-pulau yang ada.

Siapa pun tahu, kemerdekaan republik ini direbut dengan susah payah. Setiap jengkal tanah harus ditebus dengan darah anak bangsa. Itu sebabnya memelihara dan menjaga seluruh kedaulatan menjadi harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Lepasnya Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ke Malaysia haruslah menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam mengelola wilayahnya.

Lebih dari itu, kasus penjualan pulau sejatinya menjadi momentum untuk mengkaji ulang paradigma bernegara. Indonesia bagaimanapun juga adalah sebuah negara kepulauan dengan luas sekitar 60% berupa lautan. Dengan demikian, pembangunan di wilayah daratan harus juga diberlakukan sama dengan wilayah di lautan. Bahkan, bila dilihat dari perimbangan kuantitas wilayah, pembangunan kelautan seharusnya menjadi prioritas.

Penjualan pulau merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Karenanya pemerintah harus menghentikan pelbagai bentuk perizinan atas kepemilikan swasta, baik domestik maupun asing dalam mengelola pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Kepemilikan swasta bertolak belakang dengan amanat konstitusi. Apalagi menyangkut hajat hidup rakyat. Belajar pada fakta sejarah pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan dan pertambangan di Indonesia, kepemilikan swasta justru menyingkirkan masyarakat dan menghancurkan tata ekosistem alam.

Pada konteks inilah, pencabutan atas pelbagai kebijakan yang mengarah pada upaya privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan hal yang mendesak. Kebijakan yang harus dicabut itu adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK) melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan oleh pimpinan nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang membolehkan adanya penjualan pula-pulau dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah dan Menteri Perikanan dan Kelautan.

Aturan seperti ini adalah pasal karet yang bisa dimainkan untuk menjual sebuah pulau. Seharusnya secara tegas pasal-pasal itu mengatur bahwa pulau tidak dapat dijual tanpa syarat. Buruknya pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan dan pertambangan oleh swasta, semestinya menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Belum lagi ancaman terhadap keberadaan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang tinggal di pulau-pulau kecil, serta keberlanjutan tata ekosistem lingkungan hidup.

Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban mengelola dan melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau terkecil dan terluar secara benar dan berimbang. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) harus berkomunikasi dan menyatukan visi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pulau kecil harus dilihat sebagai entitas lingkungan dan sosial, bukan hanya sebidang tanah.

Kedaulatan bagaimanapun juga menjadi harga mati bagi eksistensi negara dan bangsa yang memiliki harkat dan martabat. Penjualan pulau kepada pihak asing, apa pun alasannya, haruslah dipandang sebagai upaya menggadaikan kedaulatan. Menjadi tugas negara sepenuhnya untuk menjaga keutuhan republik ini tidak hanya sebatas wilayah namun juga dalam hal kesejahteraan rakyatnya.

* Penulis adalah Koordinator Informasi dan Dokumentasi LBH Makassar , sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: