Home » Perguruan Rakyat Merdeka » Seluk-beluk dan hiruk-pikuk pemilu 2009 (18)

Seluk-beluk dan hiruk-pikuk pemilu 2009 (18)

June 2009
S M T W T F S
« May   Jul »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arsip:

Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan terbaru berita atau tulisan tentang seluk-beluk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009, yang diambil dari berbagai sumber, Di samping disajikan di berbagai milis, kumpulan berita ini juga bisa dibaca selanjutnya dalam website http://umarsaid.free.fr/

===

Jawa Pos, 19 Juni 2009
Debat Antar Capres Kurang Menarik

JAKARTA – Untuk sebuah tontonan, debat para capres yang tadi malam ditayangkan langsung tiga televisi swasta nasional kurang menarik alias membosankan. Selain penjelasan setiap capres terasa normatif, acara tersebut kurang mencerminkan debat. Acara itu lebih tepat disebut tanya jawab antara moderator yang dipercayakan kepada Rektor Universitas Paramadina Dr Anies Baswedan dan para kandidat.

Ketiga capres tadi malam datang di studio Trans7, Jl Tendean, Jakarta Selatan. Sesuai nomor urut, mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Mereka datang bersama anggota tim kampanye. Satu topik yang diangkat untuk menjadi bahan debat yang berlangsung 90 menit tersebut adalah: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM.

Di bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi, debat itu tidak memunculkan optimisme. “Tidak terlihat harapan yang cerah dalam pemberantasan korupsi,” kata Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW). Hal itu tecermin dari tidak adanya terobosan jika pembahasan RUU Pengadilan Tipikor menemui jalan buntu. “Malah, ada calon yang mencampuradukkan UU Tipikor dengan UU Pengadilan Tipikor,” sambungnya.

Dalam penilaian Febri, tidak ada satu capres pun yang menjelaskan adanya ancaman terhadap kinerja KPK jika pembahasan RUU Tipikor tidak kelar hingga Desember 2009. Begitu juga terkait masalah tindakan pencegahan, seperti pungli. “Mereka malah bicara masalah moral. Itu sangat mengambang,” katanya.

Pendapat senada disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar. “Semuanya tidak menawarkan hal baru sehingga menunjukkan mereka pantas dipilih,” ujarnya. Kata dia, jawaban yang meluncur dari ketiga capres relatif sama dan normatif.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai kualitas debat perdana yang dipertontonkan ketiga capres itu masih di bawah standar. Ketiganya, ungkap dia, lebih banyak bicara visi, tapi miskin agenda. ”Ketiga capres lebih banyak mengajukan list daftar keinginan. Tapi, kurang mengelaborasi aspek teknis dan langkah konkret untuk mencapai good governance,” kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Burhan juga menyesalkan, pertanyaan mengenai anggaran TNI dan alutsista, serta lumpur Lapindo yang tidak optimal dijelaskan oleh Megawati. Padahal, kedua pertanyaan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Megawati untuk menembak kelemahan pemerintahan SBY dalam menangani kasus-kasus tersebut.

”Sayang, Megawati gagal memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menunjukkan dirinya punya solusi jitu,” kata Burhan. JK juga hampir sama. Seharusnya, tambah Burhan, JK bisa lebih agresif menjelaskan posisinya untuk membedakan dengan SBY. ”Padahal, untuk pertanyaan soal alutsista dan Lapindo jelas posisi SBY sangat defensif dan normatif,” kata lulusan The Australian National University (ANU) itu.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Hariyadi punya penilaian berbeda. Menurut dia, di antara ketiga capres yang tampil, SBY memiliki konsep yang lebih baik. Misalnya, bagaimana dia menyampaikan perlunya reformasi birokrasi untuk menciptakan good governance. ”Ini poin tersendiri bagi SBY. Konsepnya lebih jelas, lebih komprehensif,” katanya.

Meski materinya lebih baik, Hariyadi mencatat, ada beberapa kekurangan dalam penampilan SBY. Di antaranya, bicaranya terlalu normatif sehingga pemaparan visi tidak begitu detail.

Berbeda halnya dengan Megawati, yang lebih menyentuh masalah-masalah di permukaan. Karena itu, konsep yang dia paparkan belum bisa diketahui secara jelas. ”Banyak yang artifisial atau semu. Misalnya, pengurusan KTP,” ucapnya.

Begitu juga, Jusuf Kalla (JK). Dalam debat capres tersebut, posisi ketua umum Partai Golkar itu bisa dibilang paling sulit. Paparan vi­sinya kurang jelas. ”Visinya tidak jelas. Bahkan, terkesan mbulet. Ha­nya, Pak JK lebih bagus pada pe­negakan HAM. Bagaimana dia berjanji akan menuntaskan permasalahan HAM,” terang Hariyadi.

Menurut dia, dalam debat capres tadi malam seharusnya Mega dan JK tampil maksimal. Artinya, kedua­nya harus menyampaikan visi yang lebih baik daripada pemerintahan sekarang yang dikomando SBY.

Namun, yang terjadi malah se­baliknya. Kedua capres itu justru lebih banyak bilang setuju de­ngan konsep yang dipaparkan SBY dalam debat tersebut.

Hariyadi menambahkan, jika harus memberikan nilai, dari pa­paran visi, SBY mendapatkan ni­lai terbaik dengan grade tiga. Sedangkan Megawati dan JK sama-sama mendapat nilai dua. ”Penilaian ini jika passing grade-nya 1 sampai 3,” ujar Hariyadi. (fal/pri/aga/fid/kum)

* * *

Media Indonesia, 19 Juni 2009
Debat Capres Terus Tuai Kekecewaan

Penulis : Maya Puspita Sari

JAKARTA–MI: Pelaksanaan debat calon presiden (capres) yang digelar Kamis terus menuai kekecewaan dari. Dalam debat tersebut ketiga capres tidak memiliki basis cita-cita dan ideologi yang kuat untuk perbaikan bangsa lima tahun mendatang.

“Wacana kosong. Tiap kandidat hanya mengatakan akan lebih baik dari yang lain,” cetus Usman Hamid, Direktur Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Jumat (19/6).

Dari telaah Hak Asasi Manusia (HAM), kata Usman, menunjukkan ketiga kandidat tidak berkeinginan dan berupaya serius dalam menyelesaikan masalah HAM dimasa lalu. “Ketiganya lebih memilih pendekatan rekonsilisasi atas nama persatuan. Khusus pernyataan SBY menyebut bahwa dimasa pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM ini bertolakbelakang dengan fakta yang ada seperti kasus Lapindo,” paparnya.

Sementara itu, Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketiga kandidat memiliki pemahaman dan argumentasi yang sempit dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. SBY dan JK di dalam debat masih terlihat ragu-ragu menanggapi penuntasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sementara Megawati, dinilai sama sekali tidak memahami permasalahan tersebut. Argumentasi ketiga kandidat, bahwa akar masalah pada tingkat kesejahteraan aparat negara adalah tidak tepat.

“Itu pemahaman yang sangat keliru. Sebenarnya bukan soal besarnya gaji, tapi kemauan,” imbuhnya. (NJ/OL-06)

* * *

Debat Capres Soal TKI
Yudhoyono dan Kalla “Mengekor” Mega

Gatra, 19 Juni 2009
Dua calon presiden (capres), Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, tidak malu-malu untuk “mengekor” satu-satunya capres perempuan, Megawati Soekarnoputri.

Dalam debat calon presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (18/6) malam, moderator Anies Baswedan melontarkan pertanyaan kepada Mega, tentang apa yang akan dilakukannya untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI) apabila nanti terpilih sebagai presiden.

Mega menjawab, perlindungan kepada TKI harus diberikan terlebih dahulu di dalam negeri melalui kontrak kerja yang jelas, karena perlindungan setelah mereka berada di luar negeri lebih sulit untuk dilakukan.

Setelah Mega menjawab dalam waktu dua menit yang disediakan, capres lain, Yudhoyono dan Kalla diberi waktu yang sama untuk mengomentari jawaban Mega.

Mengawali komentarnya, Yudhoyono menjawab bahwa dirinya setuju 200% dengan Mega, perlindungan harus terlebih dahulu dilakukan di dalam negeri. Meski ditambahkannya, perlindungan dalam negeri itu harus ditambah dengan penguatan di kedutaan besar Indonesia di luar negeri agar memantau kondisi TKI di lapangan.

“Saya setuju dengan pandangan Ibu (Mega),” jawab Yudhoyono santun kepada Mega, yang berdiri di sebelah kanannya.

Ketika tiba giliran Kalla mengomentari jawaban Megawati, Wakil Presiden RI ini pun mengawalinya dengan kalimat yang sama dengan Yudhoyono. “Tentu saya sependapat dengan Ibu Mega,” ujarnya dengan lantang.

Namun, alasan Kalla untuk setuju adalah karena saat menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di era Mega menjabat presiden, Kalla mengerjakan kebijakan perlindungan TKI di luar negeri.

Sebagai tambahan, Kalla mengatakan, perlindungan TKI di luar negeri juga harus diperkuat dengan cara menyediakan pengacara lokal yang dibiayai Kedutaan Besar Indonesia untuk membantu TKI yang mengalami masalah hukum.

Ketika Mega diberi kesempatan untuk menimpali kembali komentar dua pesaingnya itu, Mega hanya berkata singkat lalu tersenyum. “Ya, semua ngikut saya,” tanggapnya, yang langsung diikuti tawa undangan. Mega pun memilih tidak menimpali komentar Yudhoyono dan Kalla, melainkan puas berkata, “cukup.” [EL, Ant]

* * *

Jawa Pos, 19 Juni 2009
Megawati-Prabowo Sepakat Tidak Terima Gaji bila Menang Pilpres

JAKARTA – Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto terus bermanuver untuk menarik simpati publik. Salah satunya, capres-cawapres PDIP-Partai Gerindra itu berjanji tidak menikmati gaji plus tunjangan bulanan bila kelak memenangi pemilu presiden (pilpres).

Aksi pantang gajian itu akan terus dilaksanakan selama komitmen yang tertuang dalam kontrak politik belum terealisasi. ”Saya sudah bicara dengan Ibu Me­gawati. Bila terpilih, kami sepakat tidak akan memanfaatkan semua gaji dan tunjangan yang diberikan selama sasaran-sasaran kami di kontrak politik atau delapan program aksi untuk rakyat itu belum tercapai,” tegas Prabowo di Jakarta Selatan, kemarin (18/6).

Lantas, selama tidak gajian, diberikan kepada siapa penghasilan bulanan tersebut? ”Semua akan kami salurkan kepada pihak-pihak yang lebih memerlukan. Misalnya, yatim piatu, kaum duafa, dan mereka yang tertimpa bencana,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, persoalan di negara ini tidak sekadar menerima atau tidak menerima gaji. ”Yang penting adalah bagaimana menjalankan kekuasaan pemerintahan itu,” katanya di Kantor Presiden.

Menerima atau tidak menerima gaji, jelas dia, tidak berkaitan dengan kinerja seorang pemimpin. Kalau ki­nerja pemimpin jelek, meski tidak menerima gaji, hasil yang dicapai tetap akan buruk.

Menurut dia, yang justru menjadi pertanyaan publik terhadap Mega bukan soal menerima gaji atau tidak. Tapi, yang perlu dijelaskan saat Mega menjalankan kekuasaan pemerintahan adalah apakah program-programnya untuk rakyat menguntungkan negara atau merugikan negara. (pri/tom/agm)

* * *

Suara Pembaruan, 17 Juni 2009
Peluang Pilpres Satu Putaran Tipis

[JAKARTA] Peluang Pilpres 2009 berlangsung satu putaran sangat tipis. Realitas politik yang terus berkembang serta aturan perundangan yang berlaku menjadi alasan kuat mengapa gerakan pilpres satu putaran yang diusung tim sukses pasangan SBY- Boediono, sulit terealisasi.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian menilai, pilpres dalam satu putaran sangat mustahil terjadi. Berdasarkan realitas politik, ketiga pasangan capres-cawapres berpeluang sama menjadi pemenang. Siapa pun yang menang, tak mungkin diraih dalam satu putaran.

“Kecuali kalau hanya dua pasang calon, maka pilpres satu putaran sangat logis. Tetapi, ini kan tiga pasang, maka gagasan pilpres satu putaran sangat prematur. Kalau ini kampanye dari tim sukses, maka itu sesuatu yang sangat angkuh. Jadi gagasan pilpres satu putaran sangat tidak mungkin terjadi,” ucapnya kepada SP di Jakarta, Rabu (17/6).

Ia berpendapat, gagasan pilpres satu putaran sangat membahayakan kemandirian masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sangat berbahaya kalau publik sudah mulai tergoda dengan gagasan pilpres satu putaran,” tegasnya.

Pengamat politik UGM Arie Sudjito menambahkan, kemunculan wacana dan iklan satu putaran hanyalah produk kampanye sebagai upaya untuk meyakinkan elektabilitas capres-cawapres. “Jangan terjebak isu banal yang akhirnya mengaburkan substansi dan penajaman agenda krusial dari capres-cawapres bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.

Pengamat politik dari Strategic Indonesia Audy WMR Wuisang juga menyatakan pesimistis terhadap pilpres satu putaran. “Pilpres satu putaran agak berat. Pasalnya, performa SBY dari waktu ke waktu menurun. Komunikasi politiknya tidak sebagus 2004 lalu. Kali ini dia cenderung defensif. Ditambah adanya ketegangan di tingkat koalisi parpolnya,” ujarnya.

Pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Asep Saiful Muchtadi juga mengukuhkan pandangan Audy itu. “Elektabilitas lawan-lawan SBY terus meningkat. Saat ini ada perimbangan suara di antara ketiga pasangan kandidat. Jadi, untuk mencapai satu putaran itu sangat sulit,” ujar Asep.

Pemaksaan Kehendak

Sementara itu, capres Megawati mengaku heran dengan pemaksaan kondisi untuk menang satu putaran.Apalagi sampai melakukan tekanan dan terkesan dipaksakan.

Ia menilai, ada pihak yang terlalu memaksakan kehendak menang satu putaran. Dikhawatirkan, ada tekanan politik dan politik uang untuk mewujudkan hal tersebut.

“Pemilu belum dimulai kok sudah dibuat menang satu putaran. Saya tegaskan, kalau rakyat tidak bisa ditekan. Tidak bisa dipaksa untuk satu putaran,” kata Megawati saat berorasi dalam kampanye akbar di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (17/6).

Menurut Mega, rakyat harus diberikan kebebasan memilih. Jadi jangan sampai memperjual belikan suara hanya untuk mewujudkan hasil survei yang dipaksakan untuk memenangkan pihak yang berkuasa saat ini.

“Ingat, jika itu terjadi, maka saya akan buka semua kecurangan dalam pemilu,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Jubir Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Max Sopacua kepada SP, Selasa (16/6) malam meminta para kompetitor tidak berprasangka buruk terkait harapan kubunya untuk memenangkan pilpres dalam satu putaran. “Kalau tertantang, silahkan berusaha gagalkan harapan dan keinginan kami itu. Jangan berpikiran negatif,” katanya.

Senada dengan Max, Ketua Umum Gerakan Nasional “Setuju Satu Putaran Saja”, Denny JA menegaskan, perdebatan pilpres satu atau dua putaran bukanlah sesuatu yang melanggar aturan. Sebab, dalam konstitusi, peluang satu atau dua putaran dimungkinkan. “Satu atau dua putaran dimungkinkan dalam UUD 1945. Dua-duanya sama-sama demokratis,” katanya menjawab SP, Rabu (17/6).

Hanya saja, lanjut Denny, dari dua kemungkinan tersebut, mana yang memberi nilai positif bagi publik. “Pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun, sementara dari sisi politik, mempercepat rekonsiliasi politik,” paparnya.

Soal syarat sebaran suara 20 persen di 17 provinsi, menurutnya, tidaklah sulit. “Berangkat dari pengalaman pilkada, capaian semacam itu mudah,” tegasnya.

Secara terpisah, anggota KPU Andi Nurpati mengingatkan, jika pasangan calon memperoleh persis 50 persen, maka pilpres tidak bisa satu putaran. Pemenang harus meraih lebih dari 50 persen. “Pasangan yang dapat mengikuti putaran ke dua adalah suara terbanyak satu dan dua. Jika nantinya ada pasangan calon yang ternyata memiliki suara yang sama, maka harus dilihat sebaran suaranya secara berjenjang,” ujar Andi, Selasa.

“Apakah nanti ada yang mampu hanya satu putaran, tergantung dari pilihan rakyat. Kalau dua putaran pun kita siap. Tidak ada keputusan apakah satu putaran atau dua putaran sebelum ada rekapitulasi,” tambahnya.[LOV/ A-21/R-15/151/C-4/L-10]

* * *

Jawa Pos, 17 Juni 2009
Kampanye SBY di Lampung, Janji Percepat Jembatan Selat Sunda

BANDAR LAMPUNG – Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya, ingin mengulang sukses pembangunan Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). Saat berkampanye di Lampung kemarin (16/6), SBY menyatakan akan mempercepat realisasi pembangunan jembatan Selat Sunda, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera.

Kampanye pasangan SBY-Boediono digelar di GOR Saburai, Bandar Lampung. Dalam pidato politiknya, SBY mengatakan, salah satu misinya adalah pembangunan yang adil dan merata. Salah satu agenda aksinya adalah pembangunan infrastruktur yang padat karya.

Menurut SBY, salah satu proyek infrastruktur yang menjadi prioritas adalah pembangunan jembatan Selat Sunda. ”Jembatan Selat Sunda bisa kita percepat pembangunannya,” kata SBY disambut tepuk tangan sekitar dua ribu peserta kampanye yang memadati GOR Saburai, Bandar Lampung.

Jembatan Selat Sunda yang direncanakan sepanjang 29 km, jika terealisasi, menjadi jembatan terpanjang kedua di dunia. Yang pertama adalah jembatan di Shanghai, Tiongkok, yang memiliki panjang 36 km.

Dalam kampanye di Lampung kali ini, SBY menekankan pada kemandirian pangan dan energi. Menurut SBY, selama memimpin hampir lima tahun, dirinya sempat menghadapi gejolak pangan dan minyak. Namun, dengan kerja keras, kata SBY, masalah tersebut bisa diatasi. ”Semua punya andil dalam keberhasilan ini. Bukan hanya satu atau dua orang,” ujarnya.

Kemandirian pangan, kata SBY, salah satu contohnya adalah tercapainya swasembada beras sejak tahun lalu. Kemudian, tahun ini Indonesia juga swasembada jagung dan gula konsumsi.

”Produksi padi hari ini surplus 62 juta ton. Kita bisa ekspor setelah kita pastikan kebutuhan dalam negeri aman. Kedelai masih kurang. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa stop impor kedelai,” kata SBY.

Kampanye tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan partai politik pendukung. Mereka adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PNBK Erros Djarot, Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan Sekjen PAN Zulkilfie Hassan.

Setelah kampanye di Lampung, SBY kembali ke Jakarta melalui jalan darat dan menyeberang Selat Sunda dengan kapal feri Jatra III. Sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni, SBY singgah makan siang di rumah makan Pagi Sore Bakauheni. Di tempat tersebut SBY menemui ratusan warga sekitar rumah makan itu. SBY dan Ani Yudhoyono mendekati kerumuman massa dan menyalami mereka.

Sekitar pukul 16.00 SBY tiba di Pelabuhan Bakauheni. Seperti penumpang lain, SBY dan Ani Yudhoyono pun membeli tiket kapal Jatra III (Bakauheni-Merak) seharga Rp 10 ribu per orang. Setelah itu, SBY menyempatkan diri berdialog dengan calon penumpang di pelabuhan tersebut.

Perjalanan kapal dari Bakauheni ke Merak ditempuh kurang lebih 50 menit. Selama perjalanan, SBY bersama staf kepresidenan bergantian bernyanyi diiringi band di kapal tersebut. SBY sendiri menyumbangkan enam lagu, yakni Kasih Tak Sampai, Terlambat Sudah, Imagine, dan To Love Somebody. ”Kalau lama-lama di sini, saya bisa joint band,” kata SBY. (tom/tof)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: